Mardani: Lebih dari 100 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran

Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR terhadap usulan hak menyatakan pendapat (HMP)  terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat. Hingga Rabu, 11 November 2026, jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut telah bertambah menjadi lebih dari 100 orang, dari sebelumnya sekitar 50 orang.

Mardani mengatakan komunikasi antaranggota DPR dari berbagai fraksi berjalan lancar sejak Rabu pagi. Bahkan, hampir seluruh fraksi telah berkumpul untuk membahas kelanjutan usulan hak menyatakan pendapat tersebut.

“Kami bersyukur sejak pagi komunikasi berjalan dengan lancar. Hampir semua fraksi, bahkan saya bisa katakan semua fraksi berkumpul. Dan jumlah penandatangan sudah bertambah, kalau kemarin 50 sekarang lebih dari 100,” ujar Mardani dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR siap menerima usulan tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat sepakat agar proses pengajuan hak menyatakan pendapat tetap dilanjutkan.

“Kami bersyukur siang ini pimpinan siap menerima dan semua sepakat hak menyatakan pendapat jalan terus. Intinya, hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota,” kata Mardani.

Mardani menegaskan, dinamika yang terjadi di lingkungan Istana maupun tempat lain tidak mengubah pandangannya terhadap dasar hukum pengajuan HMP. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan fakta yuridis yang kuat untuk melanjutkan substansi dan esensi hak menyatakan pendapat.

“Apa pun yang terjadi di istana atau di tempat lain, kami menilai keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Agung menjadi fakta yuridis yang kuat untuk melanjutkan substansi dan esensi dari hak menyatakan pendapat,” ujarnya.