Kemenkes Evaluasi Proses Screening Kesehatan Petugas KPPS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap melakukan evaluasi terhadap proses screening kesehatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Pemilu 2024. Menurut Kemenkes, screening yang dilakukan setelah pendaftaran dinilai kurang tepat.

"TPS kan ada 823 ribu, kalau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Pemda ada 10 ribu di level kecamatan, bisa enggak misalnya satu puskesmas di kecamatan meng-cover TPS di kecamatan itu. Sehingga untuk yang beresiko tinggi seenggaknya bisa didatangi, dicek," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh KPU RI, ada 71 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sejak pelaksanaan Pemilu pada 14-18 Februari 2024. Angka ini menurun drastis bila dibandingkan dengan pemilu 2019. 

Meskipun angkanya turun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tetap mengevaluasi proses screening kesehatan yang dilakukan KPU RI. Ia meminta agar proses pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran petugas KPPS.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan kasus kematian petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Dari laporan yang dia terima, ada 84 orang meninggal. Laporan tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU angkanya 71 untuk yang tanggal 14-18 Februari. Sementara Bawaslu ada tambahan 13 orang. Jadi totalnya ada 84 orang yang meninggal sampai sekarang," kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024.

Budi membandingkan kasus kematian petugas di Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019. Jumlah korban meninggal tahun ini sekitar 16 persen dari total korban meninggal pada Pemilu 2019 yakni 500 orang lebih.