Bonatua Silalahi Akhirnya Kantongi Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor

Usaha panjang Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, untuk mendapatkan akses transparansi terkait dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi, Bonatua resmi menerima salinan dokumen ijazah Presiden Jokowi tanpa sensor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 9 Februari 2026.

Bonatua mendatangi Gedung KPU RI untuk mengambil langsung dokumen tersebut. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonan Bonatua agar KPU membuka data tersebut kepada publik.

Dokumen yang diserahkan merupakan salinan ijazah yang digunakan Presiden Jokowi saat mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Perjuangan Bonatua tidak instan. Sebelumnya, pada Agustus 2025, ia sebenarnya telah mendapatkan salinan ijazah tersebut. Namun, saat itu KPU memberikan dokumen dengan sembilan item data yang disensor atau ditutupi. Tidak puas dengan hal tersebut, Bonatua kembali menggugat KPU ke Komisi Informasi Pusat dan akhirnya memenangkan gugatan tersebut.

Pendekatan Fakta Empiris

Usai menerima dokumen, Bonatua langsung memperlihatkan salinan ijazah tanpa sensor tersebut kepada awak media. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat terkait isu keaslian ijazah Jokowi.

Menurutnya, saat ini opini masyarakat terbelah menjadi tiga kelompok: mereka yang percaya ijazah tersebut asli, mereka yang ragu-ragu, dan mereka yang tidak percaya sama sekali.

"Selama ini kita dijebak pada situasi ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Dengan adanya ini, kita mencoba menawarkan pendekatan baru yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu," tegas Bonatua.

Ia berharap dokumen ini menjadi alat pembuktian yang sah untuk meredam spekulasi liar. Rencananya, Bonatua akan mengunggah salinan digital ijazah tanpa sensor tersebut ke media sosial agar seluruh rakyat Indonesia dapat melihat, memeriksa, dan menilainya sendiri secara objektif.