Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengungkap akar penyebab pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi belakangan ini. Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut dipicu oleh kebocoran struktural berupa masifnya aliran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Fenomena ini membuat torehan gemilang dari surplus neraca perdagangan yang dinikmati Indonesia selama ini tidak sepenuhnya mengendap dan memutar roda perekonomian di dalam negeri.
Berdasarkan data United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional, Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan atau surplus perdagangan yang sangat fantastis, yakni sebesar USD436 miliar dalam 22 tahun terakhir. Bahkan, jika ditarik dalam rentang waktu 42 tahun ke belakang, akumulasi surplus yang diraup bumi pertiwi mencapai angka USD683 miliar .
Surplus Perdagangan Bocor US$343 Miliar
Sayangnya, Prabowo memaparkan bahwa mayoritas keuntungan dari ekspor komoditas tersebut tidak bertahan di perbankan domestik. Berdasarkan kalkulasi matematis yang diungkapkannya, terdapat arus modal keluar mencapai USD343 miliar dalam periode yang sama.
Selain faktor penempatan dana di luar negeri, ketahanan ekonomi Indonesia kian tergerus oleh maraknya praktik manipulasi data ekspor (
under-invoicing) oleh oknum eksportir yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan devisa dalam jumlah masif.
"Kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah USD683 miliar. Kalau sekarang ada yang mengatakan Rupiah kita lemah, ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita
collapse, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri," tegas Presiden Prabowo Subianto dikutip dari tayangan
Primetime News, Metro TV, Rabu 24 Juni 2026.
Pangkas Pemborosan, Pemerintah Tutup 240 Anak-Cucu BUMN Merugi
Selain membenahi sektor eksternal perdagangan, Presiden Prabowo juga melakukan bersih-bersih besar-besaran di sektor internal korporasi milik negara. Mantan Danjen Kopassus ini mengaku terkejut saat pertama kali menjabat karena mendapati adanya hampir 1.000 perusahaan di bawah bendera Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk anak, cucu, dan cicit usaha.
Ironisnya, banyak dari entitas bisnis tersebut yang justru mencatatkan rapor merah alias merugi, sehingga menjadi beban bagi APBN. Merespons hal tersebut, pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan menutup ratusan perusahaan negara yang tidak produktif demi menghemat anggaran.
Targetnya, pemerintah akan melikuidasi minimal 700 hingga 800 anak-cucu usaha BUMN yang dinilai parasit. Hingga saat ini, proses eksekusi penutupan telah berhasil dilakukan terhadap 240 perusahaan.