Wamenkeu: APBN 2026 Siap Dijalankan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa peningkatan belanja subsidi dan program bantuan sosial dalam APBN 2026 berdampak pada penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa APBN 2026 telah disahkan DPR, lengkap dengan rincian alokasi anggaran untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Selain itu, kementerian dan lembaga juga telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beberapa pekan lalu. Dengan diterimanya DIPA, seluruh instansi dinilai siap menjalankan anggaran 2026. Suahasil menekankan bahwa kesiapan ini terlihat dari prosedur awal pelaksanaan anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai pada 2 Januari dan penyaluran dana transfer ke APBD sejak awal tahun.
 

Pemerintah daerah pun dipastikan dapat menerima transfer APBN secara tepat waktu. Suahasil juga menyoroti pentingnya pelaksanaan APBN 2025 di akhir tahun. Hal itu karena seluruh program yang direncanakan harus susah dijalankan dengan tata kelola yang baik, termasuk proses administrasi, kontrak, dan pelaporan.

Ia juga melaporkan bahwa APBN 2026 sudan ditetapkan oleh DPR dan di dalamnya sudah ada rincian per daerah, provinsi, kabupaten, maupun kota. “Kementerian dan lembaga juga saat ini sudah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran. Dengan demikian kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah sudah siap menjalankan anggaran 2026,” ujar Suahasil.