Bedah Editorial MI: Tak Pernah Kehabisan Koruptor

KORUPSI kini tidak lagi sekadar kejahatan yang dilakukan oleh segelintir individu, tapi telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang terus melahirkan tunas-tunas baru para pelaku.

Ibarat cendawan tumbuh di musim hujan, setiap kali satu perkara terbongkar, perkara lain segera menyusul. Setiap kali seorang koruptor ditangkap, muncul pelaku baru yang mengulang pola serupa. 

Situasi ini menempatkan Indonesia dalam kondisi yang layak disebut sebagai darurat korupsi. Sejak awal 2026, publik kembali disuguhi rentetan kasus yang melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah.

Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa korupsi masih menjalar ke berbagai lini kekuasaan. Bukan semata karena besarnya nilai kerugian negara, melainkan karena korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan kualitas pelayanan negara, menghambat investasi, serta mengurangi efektivitas berbagai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat. 

Jika kondisi korupsi akut ini terus dibiarkan, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi yang nyaris mustahil terwujud. Selain itu, korupsi juga akan terus menjadi beban mendasar yang menghambat langkah Indonesia tinggal landas menjadi negara maju.

Ketika praktik penyalahgunaan kewenangan terus ditemukan di berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan, artinya ada sistem yang belum mampu menutup celah. Ada kebiasaan yang belum berhasil diubah, dan ada pengawasan yang masih belum cukup kuat.

Keberhasilan berbagai program strategis nasional juga sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta berbagai agenda pembangunan tidak akan mencapai tujuan apabila anggaran publik terus bocor akibat korupsi. 

Para pemimpin pemegang amanat, khususnya pucuk pimpinan di negeri ini, memegang peran sentral dalam memastikan perang melawan korupsi berjalan secara menyeluruh. Apalagi, Presiden terus-menerus menabuh genderang perang terhadap korupsi dalam berbagai kesempatan.

Komitmen tersebut kini harus diwujudkan dalam kepemimpinan yang nyata melalui penguatan seluruh institusi penegak hukum serta konsistensi dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, bukan sekadar agenda penegakan hukum.

Di sisi lain, sinergi antarlembaga penegak hukum mutlak diperkuat. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta seluruh lembaga pengawasan harus bergerak dalam satu irama. 

Indonesia tidak kekurangan aturan maupun lembaga pemberantas korupsi. Yang dibutuhkan saat ini adalah gerak yang konsisten, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta kemauan politik untuk memastikan tidak ada seorang pun kebal terhadap hukum.

Operasi penindakan memang penting sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan sistem yang potensial melahirkan tunas-tunas baru koruptor harus dirombak. 

Ketika penyalahgunaan kewenangan dibiarkan, dan ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk menolak praktik-praktik yang mencederai kepentingan publik, pada titik itu jangan berharap tunas korupsi bisa mati. Selama sikap permisif itu masih bertahan, bisa dipastikan koruptor tidak akan punah dari negeri ini.