Campur Tangan Pemerintah dalam Penentuan Capres di Pemilu 2024

Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Setiap partai politik (parpol) sudah bersiap menghadapi kontestasi politik, khususnya dalam Pilpres 2024. 

Ada parpol yang sudah mendeklarasikan calon presiden, ada juga parpol yang masih rajin berkomunikasi dengan parpol lainnya. 

Momen penetuan capres ini menjadi hak bagi setiap parpol yang berada dalam parlemen. Tapi, apa jadinya momen pilah-pilih capres ini justru ada 'cawe-cawe' Istana di dalamnya. 

Awal mula ada istilah 'cawe-cawe' yakni pada 2 Mei 2023. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Ketua umum yang diundang yakni dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan PPP. 

Undangan terhadap keenam ketua umum parpol tepat setelah PDIP mengusung bakal capres yakni Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. 

Seluruh ketua umum parpol yang diundang presiden merupakan ketua umum parpol yang berada dalam pemerintahan dan Kabinet Jokowi.  Satu hal yang kurang, yakni Partai NasDem. 

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa absennya Partai NasDem karena NasDem disebut sudah memiliki koalisi sendiri. Hal itu diungkap saat Presiden Jokowi mengunjungi Sarinah, Jakarta. 

Padahal, ada beberapa partai di pemerintahan juga sudah mempunyai koalisi. Bahkan, ada yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden. 

Dalam Kabinet Jokowi terdiri dari beberapa partai di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PPP, dan NasDem. Seluruh partai tersebut sudah membentuk koalisi untuk Pemilu 2024. 

Dalam Pemilu 2024, biarlah rakyat yang menentukan. Biarlah rakyat yang menilai dan jangan sampai ada intevensi dari dalam pemerintah.