Menko Polkam Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Netral

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan kembali kepada seluruh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk terus menjaga netralitas. Sebab, netralitas penyelenggara berdampak pada kualitas Pilkada. 

Budi Gunawan menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapatnya bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, Senin, 25 November 2024. Ia mengingatkan kembali bahwa aturan netralitas penyelenggara Pilkada telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut telah diperkuat melalui MK Nomor 136/PUU-XXII/2024.
 

Baca Juga: Diduga Langgar Kode Etik, Calon Bupati Fakfak Laporkan KPU ke Bawaslu

Netralitas penyelenggara negara, termasuk aparat keamanan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pejabat daerah, hingga tingkat desa, harus dijaga. Menko Polhukam, sebagai penanggung jawab bersama TNI dan Polri, juga memastikan stabilitas keamanan dan politik dengan menangani setiap potensi gangguan dan ancaman yang mungkin terjadi.

Selain itu, Menko Polkam juga mengatakan kalau pemerintah siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini agar rangkaian pemilihan pada Pilkada Serentak 2024 siap dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

KPU RI menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 secara serentak pada 27 November 2024. Pilkada ini akan digelar di 545 wilayah, mencakup 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten.

(Tamara Sanny)