Jakarta: Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Negara tersebut mengutuk agresi Israel yang membabi buta di wilayah Gaza, Palestina.
Selain itu, Bolivia juga menuntut Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza yang menewaskan ribuan orang. Serangan tersebut memaksa sekitar satu juta orang Palestina untuk mengungsi di beberapa titik di Gaza
Bolivia menyatakan berprinsip pada hak hidup, perdamaian dan kemerdekaan, serta menentang segala tindakan yang tidak manusiawi.
Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mendesak Dewan Keamanan (DK PBB) mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata. Ia mengatakan, hal tersebut satu-satunya yang dapat dilakukan demi mengakhiri pertumpahan darah di Gaza.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Senin kemarin, Mansour meminta dewan tersebut untuk mengikuti langkah Majelis Umum PBB yang mengadopsi resolusi berpandaskan rasa kemanusiaan, moralitas, legalitas, penolakan terhadap standar ganda. Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, berlangsung lama dan berkelanjutan.
Status Palestina di PBB adalah sebagai negara pengamat non-anggota. Status ini diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012 agar Palestina memiliki hak untuk berbicara di Majelis Umum dan berpartisipasi dalam komite-komite PBB.
Namun, Palestina tidak memiliki hak untuk memilih atau veto di Dewan Keamanan PBB.
Mansour menuturkan, lembaga-lembaga kemanusiaan telah bertindak menanggapi krisis di Gaza.
