Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini memasuki babak baru dalam sejarah pengelolaannya. Terhitung sejak 1 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberhentikan praktik open dumping dan hanya menerima sampah residu yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat diolah kembali.
Langkah ini diambil menyusul beban sampah Jakarta yang terus melonjak. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat volume sampah tahunan konsisten di atas 2,5 juta ton, dengan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 2,83 juta ton atau sekitar 7.734 ton per hari.
Nasib Pemulung di Tengah Perubahan Kebijakan
Meski bertujuan baik bagi
lingkungan, kebijakan ini membawa dampak sosial yang signifikan bagi ribuan pemulung yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Karena sampah yang masuk kini didominasi residu, para pemilah sampah kesulitan menemukan barang bernilai ekonomi seperti botol plastik atau kemasan produk.
Mastura, seorang pemulung yang telah 17 tahun bekerja di Bantargebang, mengaku penghasilannya merosot tajam. "Sekarang sudah mulai terasa, berkurang sekitar 30 persen. Dulu bisa dapat Rp120 ribu sampai Rp150 ribu per hari, sekarang paling Rp80 ribu sampai Rp100 ribu," kata Mastura dikutip dari tayangan
Telusur Kasus Metro TV, Kamis, 20 Agustus 2026.
Hal senada dirasakan Juriah. Ia kini hanya mampu mengumpulkan dua karung sampah dengan hasil penjualan sekitar Rp40 ribu per hari. "Maunya aktif lagi seperti dulu. Mau pulang kampung kerja apa? Sawah tidak punya," keluh Juriah.
Penguatan Pengolahan Sampah di Hulu
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov DKI memperkuat pengolahan sampah di tingkat hulu melalui TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Salah satunya adalah TPS 3R Menteng Atas yang kini dikelola secara digital dan menggunakan mesin yang telah direvitalisasi.
Komisaris PT Metro Kina Intranusa, Ferry Johan, menjelaskan bahwa efisiensi pengolahan sampah di lokasi tersebut meningkat drastis. "Dari awalnya hanya 2,5 ton, sekarang mesin kami bisa mengolah 30 hingga 40 ton sampah per shift. Sekitar 90-95 persen sampah sudah terolah di sini menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), sehingga hanya residu kecil yang kami kirim ke Bantargebang," kata Ferry.
Mitigasi Bencana dan Target 2029
Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, menyebutkan bahwa penataan ulang area landfill di Bantargebang sangat krusial untuk mencegah bencana. Saat ini, area timbunan sampah mulai ditutup dengan material geomembran.
"Penutupan dengan geomembran berfungsi mengendalikan bau dan membatasi air hujan masuk ke timbunan sampah guna mengurangi air lindi. Selain itu, kami melakukan perataan dan pemadatan lereng untuk memitigasi risiko longsor dan kebakaran," jelas Agung.
Pemerintah menargetkan pada tahun 2027 Bantargebang sepenuhnya menggunakan sistem controlled landfill. Sementara itu, target jangka panjang pada tahun 2029 adalah seluruh sampah di Jakarta sudah harus terkelola dengan baik sejak dari hulu, sehingga Bantargebang benar-benar hanya menjadi tempat pembuangan akhir bagi residu yang tidak bisa diapa-apakan lagi.
Transisi ini menjadi tantangan besar bagi Jakarta. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan
infrastruktur pengolahan di dalam kota serta kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.