16 November 2026 08:31
POLEMIK seputar ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyeret persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden ke ruang pengadilan. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan syarat pendidikan formal paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat menjadi salah satu babak terbaru dari perdebatan itu.
Para pemohon berargumentasi bahwa kepemilikan ijazah formal tidak otomatis menentukan kualitas kepemimpinan, integritas, ataupun kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan. Argumentasi itu tentu bisa diperdebatkan. Namun, ada satu hal yang tidak boleh ikut dikorbankan dalam polemik ini, yakni pentingnya pendidikan bagi calon pemimpin bangsa.
Benar bahwa ijazah bukan jaminan seseorang menjadi pemimpin yang baik. Gelar akademik tidak serta merta membuat seseorang berintegritas, berani mengambil keputusan, atau memahami penderitaan rakyat. Namun, tidak berarti pendidikan bisa dipandang sebelah mata. Pendidikan ialah salah satu bekal penting dalam membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, dan memahami persoalan yang semakin kompleks.
Apalagi, Indonesia sedang bercita-cita menjadi negara industri maju. Suka tidak suka, kita membutuhkan pemimpin yang memahami perkembangan teknologi, ekonomi, industri, geopolitik, hingga perubahan sosial. Untuk itu, pengalaman dan pendidikan yang baik semestinya berjalan beriringan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang.
Kita bisa melihat latar belakang sejumlah pemimpin dunia. Presiden China Xi Jinping pernah menempuh pendidikan teknik kimia di Tsinghua University, sebelum melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih doktor di bidang hukum. Perdana Menteri India Narendra Modi memiliki gelar master ilmu politik dari Gujarat University. Presiden Iran Masoud Pezeshkian merupakan dokter spesialis bedah jantung.
Tentu saja latar pendidikan bukan satu-satunya ukuran kualitas kepemimpinan mereka. Namun, contoh itu memperlihatkan bahwa pengalaman politik dan bekal pendidikan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Polemik dokumen pendidikan Gibran semestinya menjadi pelajaran penting bahwa pendidikan tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Persyaratan pendidikan dalam undang-undang harus memiliki makna dan dijalankan secara sungguh-sungguh, serta memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas.
Demokrasi tidak boleh terjebak pada urusan administratif semata. Kita membutuhkan kontestasi politik yang lebih bermutu, adu gagasan yang sehat, serta calon pemimpin yang menawarkan jalan keluar atas persoalan bangsa. Namun, memperbaiki mutu demokrasi bukan berarti boleh mengendurkan standar dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Justru kepastian aturan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
Republik ini tidak sedang mencari pemimpin yang sekadar pandai mengumpulkan gelar pendidikan. Kita juga tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang memiliki pengalaman dan kemampuan di luar pendidikan formal. Namun, kita mesti sepakat bahwa yang kita diperlukan untuk menampung semua aspirasi itu ialah standar yang masuk akal, proses yang jujur, dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.
Terlalu naif dan sembrono kalau gara-gara gaduh dengan urusan ijazah, kita justru kehilangan penghargaan terhadap pendidikan. Lebih buruk lagi jika aturan terkait dengan syarat pendidikan calon pemimpin bangsa, yang mestinya rigid dan dimaknai dengan tegas malah dibuat lentur ketika berkelindan dengan kepentingan orang atau kelompok tertentu.
Sekali lagi harus kita ingatkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada penting atau tidaknya selembar ijazah. Bukan perkara layak atau tidaknya aturan mengenai syarat pendidikan yang ada sekarang. Persoalannya ialah pada kesungguhan kita menegakkan atutan dan standar yang sama bagi siapa pun yang hendak memimpin negeri ini.