19 March 2024 22:22
Partai Golongan Karya (Golkar) membuka diri kepada Presiden Joko Widodo bila ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, sejumlah elite Golkar tidak akan rela bila Jokowi langsung menguasai pucuk pimpinan Golkar dengan memegang posisi ketua umum.
Peluang Presiden Joko Widodo untuk memimpin Partai Golkar sepertinya semakin kecil. Sebab ada sejumlah syarat yang harus dilalui jika seseorang ingin menjadi Ketua Umum Golkar. Salah satunya harus menjadi kader setidaknya selama 5 tahun. Apalagi di saat yang sama, tidak ada penegasan dari Jokowi soal statusnya di partai yang telah mengusung dirinya menjadi presiden, PDI Perjuangan.
"Supaya ke depan itu Golkar tidak lagi terjadi hiruk-pikuk yang belum tentu orang yang akan mencalonkan juga lebih baik, kenapa kita harus cari alternatif lain? Kalau saya, yang pasti pasti saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie juga tak bisa menjamin Jokowi ujug-ujug bisa menjadi Ketua Umum. Ical menegaskan, ada aturan atau AD ART yang harus dipenuhi sebagai syarat memilih Ketua Umum.
"Kalau ketum kan ada aturannya, harus 5 tahun pengurus," tegasnya.
Wacana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar muncul dari kalangan internal dan mulai disuarakan oleh sejumlah kader. Namun di saat yang sama, dukungan internal mulai mengalir kepada Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar melalui Munas 2024 yang akan digelar Desember nanti.
Mungkinkah Airlangga dan Jokowi akan bersaing berebut pucuk beringin?