Jakarta: Upaya pemerintah memberikan harga BBM khusus kepada mitra transportasi online dinilai tidak terlalu penting. Upaya itu justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.
"Ketika ada dual pricing berarti akan ada masalah-masalah berikutnya," ujar Ekonom UI Fithra Faisal, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.
Fithra menilai bakal ada oknum yang bermain melakukan rekayasa agar bisa mendapatkan harga BBM khusus. Terlebih pemerintah belum memberikan gagasannya secara detail.
"Siapa yang bisa menjamin bahwa saya bukan pengguna transportasi atau bukan merupakan ojek online," ujar Fithra.
Pada dasarnya Fithra memahami wacana tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan inflasi. Namun wacana itu perlu didiskusikan lebih lanjut.
"Bagaimanapun kalau sudah ada pembatasan, terus ada keistimewaan ini. Jadinya redundant. Di tengah redundant itu kemungkinan besar akan terjadi kekisruhan di lapangan," katanya.
Daripada menyiapkan harga khusus, Fithra menilai sebaiknya pemerintah fokus saja pada upaya pembatasan pembelian BBM subsidi. Sebab sudah diatur pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan cc kendaraan.
Kendaraan roda empat, misalnya. Dia meyakini rata-rata kapasitas kendaraan yang digunakan pengemudi
online di bawah 1.400 cc. Standar yang telah ditetapkan pemerintah. Tinggal bagaimana pengawasannya di lapangan.
"Sebenarnya pembatasan saja itu sudah cukup. Tinggal nanti bagaimana pengaturannya di lapangan," ucapnya.
Sebelumnya,
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberi sinyal pemerintah akan memberikan harga BBM khusus kepada mitra mobil ataupun motor Grab Indonesia. Hal ini diungkapkan Menhub dalam acara dengan Grab Indonesia pada Senin 26 Agustus 2024.
Budi mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan petinggi Kemenkomarves untuk merealisasikan insentif tersebut. Namun, Menhub belum menjelaskan lebih rinci kapan wacana tersebut akan direalisasikan.
Streaming