TKBM Pelabuhan Tolak Dikelola Badan Hukum

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan meminta pemerintah tidak mengesahkan badan hukum lain yang mengelola TKBM. Hal ini tercantum pada Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Perlindungan Kerja bagi TKBM di Pelabuhan.

Dalam rapat anggota tahunan induk koperasi TKBM Tahun Buku 2023, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mendesak agar pemerintah mencabut Permenaker tersebut. Fachrul menegaskan jika badan hukum lain terlibat, maka akan mematikan koperasi yang ada. Menurutnya dengan adanya Permenaker ini nantinya akan menggeser eksistensi koperasi yang sudah ada sejak 35 tahun.