Kemenkeu Serahkan Penagihan Utang Rp2 Triliun Lapindo ke PUPN

Kementerian Keuangan masih berupaya menagih utang dana talangan ganti rugi bencana lumpur lapindo ke PT Lapindo Minarak Jaya. Kemenkeu telah menyerahkan sepenuhnya urusan penagihan utang mencapai Rp2 triliun tersebut ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jakarta.

Hingga pertengahan 2023, utang tersebut belum terselesaikan. Padahal, utang itu sudah jatuh tempo sejak 2019 lalu.

Per 2022, PT Lapindo Minarak Jaya sebagai penanggung jawab utang dana talangan penanganan bencana lumpur lapindo masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, PT Lapindo Minarak Jaya baru membayar Rp5 miliar. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pihaknya sudah sering menyurati perusahaan PT Lapindo Minarak Jaya untuk menyelesaikan kewajibannya. Kemudian pihaknya sudah menyerahkan masalah utang Lapindo ke PUPN Jakarta. 

"Sehingga PUPN Jakarta yang akan memanggil (PT Lapindo Minarak Jaya) sesuai kewenangannya," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Di sisi lain, PT Lapindo Minarak Jaya telah meminta agar asetnya disita guna menutupi utang-utangnya. Namun, pihak Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu tidak ingin pembayaran utang dilakukan dengan menyita aset perusahaan tersebut.