Kontroversi Beruntun Al Zaytun

Dalam kasus kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat mencoba untuk mengajak bertemu pihak pesantren untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi di dalam ponpen.

Namun, ketika pihak Al Zaytun berkenan hadir bertemu dengan tim investigasi bentukan Pemprov Jabar, pimpinan Al Zaytun tidak memberikan penjelasan kepada tim.

Ketua Tim investigasi Kiai Badruz Zaman pun angkat bicara. Ia menyebut bahwa Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang tidak kooperatif dan dugaan penyimpangan benar terjadi.

Diketahui, pada saat pertemuan berlangsung Panji menolak unsur MUI untuk ikut serta. Kemudian ia menolak memberikan klarifikasi. Panji justru melakukan interupsi dan menyampaikan beberapa pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Karena tidak kooperatif, Tim Investigasi kemudian merekomendasikan laporan ke pemerintah pusat agar segera melakukan tindakan konkret terhadap Ponpes Al Zaytun soal dugaan tindak pidana dan penyimpangan paham keagamaan yang dilakukan Panji Gumilang.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat serta sejumlah pihak, utnuk membahas rekomendasi dari Tim Inestigasi Ponpes Al Zaytun.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kersimpulan di antaranya, tindakan hukum individu akan diserahkan kepada Polri, sanksi administasi kepada yayasan pengelola Ponpes Al Zaytun dan Gubernur Jawa Barat, Kabinda, Polda, Kesbang dan TNI diminta untuk jaga situasi di lapangan. Mereka harus memastikan kondisi tetap aman  ketika kasus ini sedang diproses.

Ponpes Al Zaytun terindikasi sudah menyimpang sejak lama, tetapi tidak ada tindakan tegas terhadap pimpinan dan pengelola ponpes. Mantan Pendiri Ponpes Al Zaytun Imam Supriyanto menyebut, hal itu bisa terjadi karena ada sosok kuat di balik eksistensi Ponpes Al Zaytun yakni Moeldoko dan Hendropriyono.