Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik program wajib militer (wamil) bagi siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Namun, dia mengingatkan agar program tersebut jangan sampai mengganggu psikologis peserta didik.
"Prinsipnya kami mendukung niat baik Gubernur Jabar untuk membentuk karakter disiplin siswa, tapi jangan sampai berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka," ujar Lalu Hadrian, seperti dikutip dari Newsline Metro TV, Selasa, 29 April 2025.
Dia menyebut, koordinasi mengenai program wamil harus melibatkan orang tua, komite sekolah, pengamat
pendidikan, dan seluruh stakeholder pendidikan. Koordinasi ketat yang terbangun bertujuan agar program wamil tidak bertentangan dengan kurikulum nasional.
“Ketika pemangku pendidikan ini sepakat untuk dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan, ya kami mendukung. Tapi sekali lagi, jangan sampai bertentangan dengan kurikulum nasional yang sudah ada,” katanya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan program pembinaan karakter siswa bermasalah melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Program ini menyasar pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran dan geng motor, dan akan berlangsung selama enam bulan di barak militer.
"Program barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya terarah, memiliki visi, dan masa depan yang baik," ujar Dedi.
Ia menyebut, langkah ini diambil karena kenakalan remaja semakin meluas dan banyak orang tua yang kewalahan dalam mendidik anak.
"Sering kali ketika orang tua menegur, bukan ditaati tapi justru mendapat ancaman, bahkan penganiayaan," kata Dedi.
Program ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat di Bandung. Sebagian besar orang tua mendukung karena merasa kewalahan menghadapi perilaku anak yang membangkang. Namun, ada juga yang menilai tidak semua bentuk kenakalan harus ditangani lewat pendekatan
militer, dan perlu dilihat sejauh mana tingkat kenakalannya.
Program ini diketahui dijadwalkan mulai diterapkan pada Mei mendatang.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)