Ambisi Efisiensi Anggaran, Publik Terancam Diabaikan?

Pemerintah telah menggulirkan program efisiensi anggaran untuk mendukung berbagai program prioritas. Namun, dalam praktiknya berbagai kepentingan publik terancam terabaikan akibat efisiensi ini, termasuk potensi naiknya tiket transportasi publik, potensi hilangnya bantuan pendidikan hingga ancaman kehilangan pekerjaan. 

Pemerintah menggulirkan program efisiensi anggaran untuk melonggarkan ruang fiskal, guna mendukung berbagai program prioritas, termasuk penguatan ketahanan pangan serta program makan bergizi gratis. Tak tanggung-tanggung, efisiensi anggaran ini menargetkan dana hingga Rp300,6 triliun yang berasal dari anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran transfer daerah sebesar Rp50,5 triliun. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, kebijakan efisiensi anggaran digulirkan untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah hingga menutup celah korupsi. Penggunaan anggaran diharapkan akan lebih efisien, lebih bersih dan fekus dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat.
 

Baca juga: Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Efisiensi Anggaran

Meski demikian, dalam praktiknya, efisiensi anggaran ternyata membuat kepentingan publik terancam diabaikan. Seperti yang dirasakan ribuan pekerja lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI yang sempat diberhentikan karena berkurangnya anggaran, meskipun kemudian dibatalkan atas permintaan DPR RI. 

Akibat efisiensi anggaran ini juga muncul isu pemberhentian petugas operasi dan pemeliharaan atau OP Sarana Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum yang terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp81,38 triliun. Namun, isu ini kemudian dibantah dan disebut bahwa yang terjadi hanyalah menunggu proses perpanjangan kontrak.

Efisiensi anggaran juga membuat sekitar 663 ribu mahasiswa terancam putus kuliah, karena berkurangnya anggaran bantuan pendidikan setelah anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipangkas sebesar 9 persen. Dari total 844.174 mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam kehilangan bantuan pendidikan pada tahun 2025.
 

Baca juga: Efisensi Anggaran, Unhas Cari Beasiswa untuk Mahasiswa

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky menyebut, efisiensi anggaran perlu dilakukan tetapi realisasinya harus tepat. Jika realisasinya tidak tepat, efisiensi anggaran dikhawatirkan justru akan memicu munculnya permasalahan baru.

"Tentu realisasinya masih harus dilihat, apakah yang dihemat memang tepat." kata Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky.