Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Efisiensi Anggaran

Jakarta: Efisiensi anggaran disorot, khususnya pemangkasan anggaran terkait pendidikan. BEM SI Kerakyatan merasa pemangkasan anggaran pendidikan tak relevan.

"Dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Koorpus BEM SI Kerakyatan Satria Naufal, saat berorasi di monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025. 

Pihaknya menuntut kualitas pendidikan ditingkatkan, dengan tidak memangkas anggaran pendidikan. Karena, pendidikan yang mumpuni merupakan hak fundamental setiap warga negara.
 

Baca: KPK Dorong Pengawas Internal Pemerintahan Maksimalkan Pemantauan Efisiensi Anggaran

"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak," kata dia.

Menurut Satria, pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Kemudian, memperburuk kualitas pendidikan.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional. Termasuk, penolakan terhadap beberapa revisi undang-undang (UU), salah satunya revisi UU Minerba.

"Ada beberapa revisi UU yang akan mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia kita," kata Satria.

Selain itu, revisi UU lain yang disayangkan yakni RUU Polri, Kejaksaan, TNI. Satria menilai revisi itu berpotensi menyalahi demokrasi dan menyimpang.