Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya soal penertiban tanah terlantar. Nusron sebelumnya menyebut, seluruh tanah rakyat milik negara. Nusron mengklarifikasi pernyataan itu hanya bercanda.
Nusron sebelumnya menyebut seluruh tanah rakyat milik negara. Nusron mengklarifikasi pernyataan itu hanya bercanda. Klarifikasi dan permintaan maaf disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kantornya di Jakarta.
Nusron mengaku ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah, guna mengamankan tanah terlantar dengan status HDU dan HGB yang luasnya jutaan hektare. Kebijakan ini diklaim akan menyasar tanah rakyat atau tanah waris yang sudah bersertifikat hak milik maupun hak pakai.
"Ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare tapi diangguhkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai." kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Kamis, 14 Agustus 2025.
Namun dalam menjelaskan kebijakan ini, Nusron mengakui pernyataanya beberapa waktu lalu tidak tepat.
"Setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya," ucapnya.
Streaming