8 October 2026 22:17
Pengamat Hukum Tata Negara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menilai laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) oleh Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) sangat lemah dari segi pembuktian. Laporan tersebut menuduh para hakim konstitusi menerima iming-iming imbalan serta terpengaruh tekanan politik saat memutus perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Zico berpandangan tuduhan mengenai adanya imbalan yang memengaruhi hakim merupakan ranah pidana yang membutuhkan pembuktian hukum yang sangat kuat, bukan sekadar asumsi. Menurutnya, aduan tersebut tidak akan menggoyahkan legitimasi maupun marwah para hakim konstitusi di mata publik.
"Laporannya itu sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Silakan buktikan bagaimana ada iming-iming imbalan memengaruhi hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Itu kan sudah ranah pidana, makanya sulit untuk diperiksa lebih dalam. Kalau ditanya ada pengaruhnya ke legitimasi hakim, enggak ada sama sekali," kata Zico Leonard Djagardo, dikutip dari tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Kamis, 8 Oktober 2026.
MK Buat Pertimbangan Tanpa Menghadirkan Gibran Di sisi lain, Zico justru menyoroti aspek etik lain dari proses persidangan di MK yang seharusnya lebih layak dipersoalkan. Ia menilai janggal ketika majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak dapat menemukan bukti ijazah SMA Gibran, namun di saat yang sama MK tidak pernah memanggil atau meminta keterangan langsung dari Gibran di ruang sidang.
"Logikanya begini, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa menemukan bukti ijazah SMA Gibran tanpa pernah menghadirkan Gibran di ruang sidang. Ada putusan yang menyatakan seseorang tidak punya ijazah, tetapi orang itu sendiri tidak pernah ditanya padahal MK sempat dimintakan untuk menghadirkan yang bersangkutan. Nah, itulah yang sebenarnya bisa dipermasalahkan secara etik," ucap Zico.
Streaming