Negara-negara anggota ASEAN secara resmi mulai membuka kembali jalur dialog dengan pemerintah Myanmar setelah bertahun-tahun membatasi kontak diplomatik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong penyelesaian krisis politik di Myanmar melalui pemenuhan Konsensus Lima Poin ASEAN.
Sebuah pertemuan informal antara para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN dan Menteri Luar Negeri Myanmar telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 12 Juli 2026. Pertemuan ini mencatatkan sejarah sebagai pertemuan tatap muka pertama di tingkat menteri sejak kudeta militer 2021. Sebagaimana diketahui, kudeta tersebut menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi dan memicu konflik internal yang berkepanjangan hingga saat ini.
Selama beberapa tahun terakhir, ASEAN secara konsisten memberikan sanksi berupa pembatasan kehadiran Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi politik. ASEAN menegaskan bahwa pemulihan hubungan secara penuh hanya dapat terjadi jika Myanmar menunjukkan kemajuan yang signifikan dan konkret dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan peta jalan
perdamaian bagi negara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Thailand menyatakan dukungannya terhadap perubahan pendekatan diplomatik melalui kebijakan calibrated re-engagement atau keterlibatan kembali yang terukur dan bertahap. Pendekatan ini dimaksudkan untuk terus membuka ruang komunikasi tanpa mengabaikan prinsip-pembatasan yang telah disepakati sebelumnya.
Meskipun mulai menjalin dialog kembali, pihak ASEAN menegaskan bahwa posisi resmi blok tersebut terhadap situasi di Myanmar tetap teguh dan tidak berubah. Prioritas utama tetap pada penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.
Streaming