Arsjad Rasjid Dinilai Tak Netral di Pilpres 2024

Dualisme kepemimpinan pasca-Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Jakarta, akhir pekan lalu. Peserta Munaslub menilai Ketua Umum Arsjad Rasjid bersikap tidak netral di Pilpres 2024.

Arsjad Rasjid dinilai tidak netral karena telah menjadi ketua tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud Pilpres 2024. Arsjad juga dianggap tidak maksimal menjalankan tugasnya sebagai ketua umum.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada tanggal 25 September, jadi bagaimana supaya teman-teman di Kadin provinsi di asosiasi dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi untuk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," kata Anindya Bakrie. 

Menanggapi hasil Munaslub tersebut, pada keesokan harinya, Minggu, 15 September 2024, Arsjad Rasjid menggelar konferensi pers dan menyatakan jika forum Munaslub adalah ilegal dan tidak sah. Menurut Arsjad, agenda Munaslub sudah cacat hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. 

Arsad akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu lalu. Kadin Indonesia adalah Lembaga independent, rumah bersama, pelaku usaha, dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia," ujar Arsjad.
 

Baca juga: Munaslub Kadin 2024 Dianggap Ilegal

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan jika Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat ari Arsjad Rasjid terkait adanya dua kepemimpinan di tubuh Kadin Indonesia. 

Arsjad bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memohon dukungan sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

Ari menambahkan jika surat dari Arsjad belum diserahkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia berjanji akan segera memprosesnya lebih lanjut.

Diketahui, Munaslub Kadin Indonesia digelar Sabtu, 14 September 2024. Hasil Munaslub tersebut secara aklamasi telah menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

Munaslub disebut dihadiri oleh perwakilan Kadin Indonesia dari 28 provinsi. Agenda pergantian ketua umum digelar sebagai respons dari dinamika yang terjadi di internal organisasi.