Diperiksa Polda Metro, Silfester Bantah Jokowi Palsukan Ijazah di Pasar Pramuka

Jakarta: Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina membantah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Hal ini, ia sampaikan merespons informasi eks Badan Intelijen Negara (BIN). Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra soal banyaknya praktik pemalsuan dokumen di Pasar Pramuka beberapa tahun lalu.

Informasi itu disampaikan Sri Radjasa menanggapi isu ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, yang diungkap Ketum Jaringan Aktivis Prodem, Beathor Suryadi. Relawan Jokowi, Silfester memastikan informasi dari Beathor tidak benar.

"Jadi itu nggak ada ya. Karena sebenarnya orang BIN itu mendapat data dari Beathor, Beathor ini yang saya suka katakan teman saya juga. Beathor akan melakukan apapun demi (uang)," kata Silfester di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Silfester, Politikus senior PDIP Beathor Suryadi sudah banyak melakukan kebohongan. Korbannya, kata Silfester, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan lainnya.

Sebab, Silfester meyakini tidak masuk akal pemalsuan ijazah dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum Tahun 2005. Kemudian, dicetak ulang di Pasar Pramuka, menjelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2012.

"Kenapa harus dipalsukan lagi tahin 2012. Jadi, kerjanya double, harusnya tinggal copy paste. Jadi, ini yang saya bilang masyarakat kita harus cerdas, kita jangan gampang dibohongin ya," ungkap Silfester.

Silfester memandang orang-orang yang bergerak menuding ijazah palsu Jokowi meniru gaya dedengkot Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Khozinudin. HTI, kata dia, ingin mendirikan negara khilafah di Tanah Air.

"Itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijzah palsu dan pemakzulan ini tidak dan dasar hukum dan semuanya zonk atau nol," pungkas Silfester.

Silfester datang ke Polda Metro menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Selain dia, Polda Metro juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu, Ade Darmawan; Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan; dan Ketua Umum Peradi Bersatu Zevrijn Boy Kanu.

Permintaan Polda Metro Jaya Segera Periksa Roy Suryo Cs

Dalam pemeriksaan ini, Ade Darmawan mengaku selain memberikan keterangan kepada penyidik, juga meminta segera periksa Roy Suryo cs. Pemeriksaan Roy dan terlapor lainnya dinilai perlu dilakukan dalam tahap penyidikan. 

"Kami meminta dengan sangat Jumat keramat segera periksa. Saya pingin Polda Metro Jaya melekat kepada dirinya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya saya mengerti cara-cara menangani sangat firm dan cermat dan saya minta Jumat keramat segera dijalankan untuk Roy Suryo cs," ujar Ade.

Untuk diketahui, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Artinya, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengantongi unsur pidana. Saat ini, penyidik tengah mencari alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka.

"Di tahap penyidikan adalah tujuannya untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana, dan mengungkap siapa tersangkanya dan inilah di tahap kedua sekarang ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Juli 2025. 

Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu. Mereka ialah Pakar Telematika Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Dokter Tifauziah Tyassuma, dan Advokat Kurnia Tri Royani. 

Selain Jokowi, Peradi Bersatu dan relawan Jokowi lainnya juga melaporkan Roy Suryo cs atas kasus serupa di Polres Metro Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Semua laporan ditarik ke Polda Metro Jaya dan telah naik ke tahap penyidikan.

Para terlapor dipersangkakan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau Pasal 28 ayat 3 Jo Pasal 45A ayat 3 UU ITE. (Yon)