BSBI Menilai Kebijakan Suntikan Rp200 Triliun ke Bank BUMN Cukup Berisiko

Jakarta: Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa untuk memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank BUMN menuai sorotan. Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Piter Abdullah, menilai langkah tersebut berisiko dan belum tentu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Piter khawatir suntikan dana Rp200 triliun ke perbankan tidak akan tersalurkan menjadi kredit produktif jika permintaan kredit tetap rendah. Bank, menurutnya, mungkin akan lebih memilih menempatkan kembali dana tersebut ke instrumen BI, seperti Surat Berharga Negara (SBN), atau fasilitas simpanan, karena risikonya lebih rendah dan imbal hasilnya terjamin.

Ia juga meragukan adanya mekanisme yang bisa menjamin dana tersebut akan mengalir ke sektor-sektor produktif. Ketika dana sudah masuk ke bank, dana tersebut akan bercampur dengan modal yang sudah ada, dan bank akan bertindak berdasarkan pertimbangan keuntungan serta risiko.

"Risiko terbesarnya adalah dana tersebut pada akhirnya akan kembali lagi ke Bank Indonesia," ujar Piter, dikutip dari Zona Bisnis, Metro TV, Jumat, 12 September 2025.

Puji Perubahan Pola Pikir

Di satu sisi, Piter mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya dalam mengambil keputusan tersebut. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan perubahan pola pikir dari yang selama ini memprioritaskan stabilitas ke arah mendorong pertumbuhan untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup.

"Tingkat pertumbuhan di atas lima persen sangat krusial untuk menghindari bencana demografi," ujar Piter, 

Meski demikian, Piter menyoroti perbedaan antara likuiditas perekonomian dan likuiditas pada sektor keuangan. Ia berpendapat bahwa saat ini bank-bank besar tidak mengalami kekurangan likuiditas, melainkan justru melimpah.

"Masalahnya bukan pada ketersediaan dana, tetapi pada kurangnya permintaan kredit dari sektor riil," ucap Piter.

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya menyatakan berencana memasukkan dana sebesar Rp200 triliun ke dalam sistem perbankan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah ini merupakan komitmennya untuk menghidupkan kembali dua mesin perekonomian, yakni fiskal dan moneter.

"Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan. Ada Rp430 triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan Rp200 triliun," ujar Purbaya.

Dana ini merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp425 triliun yang saat ini berada di rekening khusus Bank Indonesia (BI), dan akan dialihkan ke perbankan.

Bank penerima dana Rp200 triliun tersebut adalah.

1. Bank Mandiri.
2. Bank Rakyat Indonesia.
3. Bank Negara Indonesia (BNI).
4. Bank Tabungan Negara (BTN).
5. Bank syariah.
6. Bank Syariah Indonesia.