Menlu Sugiono Ungkap Keterlibatan Indonesia dalam Rencana Perdamaian Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons rencana perdamaian Gaza yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menlu menyebut Indonesia terlibat dalam pembentukan rencana perdamaian tersebut.

"Kita terlibat di situ (proposal perdamaian Gaza), karena sejak awal pertemuan antara menteri luar negeri yang dilakukan di New York, di sela-sela UNGA (United Nations General Assembly/Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) kemarin itu juga mengundang kita untuk terlibat di dalamnya," ungkap Menlu Sugiono, di Istana Kepresidenan pada Rabu siang, 8 Oktober 2025.

Menlu menyebut ketika menghadiri Sidang Majelis PBB beberapa waktu lalu, sejumlah menteri luar negeri dari berbagai negara sepakat bahwa dibutuhkan peran Amerika Serikat, dalam upaya mendamaikan Palestina.

"Semuanya ada di dalam satu kesepahaman dan kesepakatan bahwa perlu keterlibatan Amerika Serikat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dan proses itu juga sudah terjadi, proposalnya sudah diberikan dan ada tanggapan positif dari kedua belah pihak," ungkap Sugiono.

Menlu menyebut Indonesia menganggap 20 poin perdamaian Gaza ini merupakan langkah yang konkret dan progresif, yang mendorong gencatan senjata yang bersifat permanen. Selain itu juga dibutuhkan lalu lintas yang terbuka untuk bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

"Intinya adalah pertama kita menginginkan satu gencatan senjata yang sifatnya permanen. Mengingat situasi di Gaza sendiri merupakan situasi yang dalam terminologi yang kita sepakati pada saat itu adalah unbearable, di mana terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa hasil dari pendudukan Israel," kata Sugiono.

Menlu berharap proposal perdamaian yang tengah melalui proses negosiasi ini, dapat menjadi titik awal dari perdamaian yang permanen.

"Mudah-mudahan kita berharap kita ada di suatu titik awal dari perdamaian yang sebenarnya," sambungnya.
 

Baca juga: Hamas Serahkan Daftar Tahanan Palestina ke Delegasi Israel di Mesir

20 Poin Proposal Perdamaian Gaza ala Trump

Trump sebelumnya meluncurkan proposal 20 poin bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang di antaranya menyerukan pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pengawasan internasional di wilayah tersebut.

Secara garis besar, proposal itu memuat ketentuan bahwa Gaza akan menjadi zona bebas teror dan dikelola oleh komite teknokrat Palestina dengan pengawasan badan internasional bernama Board of Peace, yang akan dipimpin langsung oleh Trump dengan dukungan tokoh dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Mengutip dari Channel News Asia, Selasa, 30 September 2025, berikut 20 poin rencana Trump:

1. Gaza dijadikan zona bebas teror yang tidak mengancam negara tetangga.
2. Gaza dibangun kembali demi kepentingan rakyatnya.
3. Jika disepakati, perang segera berakhir, operasi militer dihentikan, dan pasukan Israel mundur ke garis yang disepakati.
4. Dalam 72 jam sejak Israel menerima kesepakatan, semua sandera hidup maupun tewas dikembalikan.
5. Israel akan membebaskan 250 narapidana seumur hidup dan 1.700 tahanan Gaza pasca 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk setiap jenazah sandera Israel, Israel menyerahkan 15 jenazah warga Gaza.
6. Anggota Hamas yang berkomitmen damai akan mendapat amnesti, sementara yang ingin pergi diberikan jalur aman.
7. Bantuan kemanusiaan segera masuk, termasuk perbaikan infrastruktur dasar.
8. Distribusi bantuan dilakukan lembaga internasional seperti PBB dan Bulan Sabit Merah. Rafah akan dibuka dengan mekanisme kesepakatan 19 Januari 2025.
9. Gaza dipimpin komite teknokrat Palestina dengan pengawasan badan internasional baru bernama “Board of Peace” yang diketuai Trump. Badan ini menangani kerangka pembangunan hingga Otoritas Palestina siap mengambil alih.
10. Panel ahli akan merancang rencana pembangunan ekonomi Gaza.
11. Zona ekonomi khusus dengan tarif preferensial dibentuk bersama negara mitra.
12. Tidak ada paksaan bagi warga untuk keluar Gaza, dan yang keluar bebas kembali.
13. Hamas dan faksi lain tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Gaza. Infrastruktur militer dihancurkan di bawah pengawasan internasional.
14. Negara mitra regional menjamin Gaza tidak menjadi ancaman.
15. AS bersama mitra Arab membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang melatih polisi Palestina dan membantu keamanan perbatasan.
16. Israel tidak akan mencaplok Gaza. Pasukan IDF mundur bertahap sesuai standar keamanan yang disepakati bersama ISF dan AS.
17. Jika Hamas menolak, rencana tetap dijalankan di wilayah Gaza yang sudah bebas teror.
18. Dialog lintas agama digelar untuk mendorong toleransi dan koeksistensi damai.
19. Jika reformasi PA terlaksana, jalur menuju negara Palestina terbuka.
20. AS akan memfasilitasi dialog Israel-Palestina untuk mencapai koeksistensi damai dan sejahtera.