Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkaitan dengan deklarasi calon wakil presiden (cawapres). Pemanggilan ini tidak ada kaitannya dengan proses politik yang berlangsung.
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pemanggilan terhadap Cak Imin sudah dilakukan jauh hari sebelum deklarasi bakal cawapres. KPK melayangkan surat pemanggilan pada 31 Agustus 2023. Sedangkan deklarasi cawapres terjadi pada 2 September 2023.
"Memang kami sudah mengagendakan jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan (Cak Imin)," ujar Ali, Selasa, 5 September 2023.
Pemanggilan Cak Imin berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). KPK butuh keterangan dari Cak Imin.
Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat dalam kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara.
Sementara itu, Cak Imin absen pada pemanggilan hari ini. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan Wakil Ketua DPR itu harus menghadiri acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan.
