Dewan Pers Gelar Literasi Media di STMM Yogyakarta, Tekankan Kredibilitas Informasi

Yogyakarta: Dewan Pers menggelar kegiatan literasi media bertajuk ‘Sinergi Kemitraan Media: Mewujudkan Tata Kelola Profesional, Akuntabel, dan Berkelanjutan’ di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Rabu. Kegiatan ini menyoroti pentingnya profesionalisme pers, kredibilitas informasi, serta peran jurnalis dalam menjaga kewarasan publik di tengah situasi sulit.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan pers harus tetap menjalankan tugasnya secara profesional dalam berbagai situasi. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat memahami persoalan dan mendorong situasi sulit agar dapat terurai.

“Tugas Dewan Pers, tugas pers itu adalah menjaga kewarasan publik. Tetapi apakah, pertanyaannya apakah bisa di saat pers sedang tidak begitu baik kemudian bisa tetap waras? Ini yang saya kira memang harus tetap waras. Pers harus tetap waras di situasi apa pun yang sulit,” ujar Totok dalam tayangan Headline News Metro TV, Kamis 15 Oktober 2026.

Ia berharap Dewan Pers dapat membantu mencari jalan keluar agar situasi sulit yang dihadapi pers bisa diselesaikan secara bertahap maupun lebih cepat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, mengungkapkan masih banyak perusahaan pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

Niken menilai verifikasi media penting untuk mendukung penyampaian informasi yang terpercaya dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Kalau media-media yang terverifikasi, saya yakin media itu akan memberikan informasi terpercaya, memberikan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada,” kata Niken.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditya Nanaryo Aji, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memandang pers sebagai mitra penting.

Menurut Ditya, Pemprov DIY senantiasa menempatkan pers sebagai mitra. Kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung komunikasi publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan media.