Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bergulir menjelang penentuan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sejumlah partai politik (parpol) koalisi menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden, sementara pengamat menilai faktor loyalitas, chemistry, hingga kalkulasi risiko politik menuju 2029 akan menjadi pertimbangan utama.
Dinamika tersebut mengemuka dalam dialog program Primetime News di Metro TV yang menghadirkan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Sikap PAN dan Kesiapan Mekanisme di MPR
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan bahwa dalam pertemuan partai-partai Koalisi Merah Putih di Istana Bogor, Presiden Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan kepada para ketua umum parpol untuk berdiskusi dan mengajukan nama pengganti Gibran. Meski demikian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyampaikan bahwa partainya tidak akan mengajukan kader.
"Partai Amanat Nasional tidak akan mengajukan kadernya dan akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Siapa pun dari asal-usul partai mana pun, bahkan Gerindra sekalipun, kita akan setuju," kata Eddy, dikutip dari tayangan
Primetime News, Metro TV, Sabtu, 14 November 2026.
Terkait munculnya nama-nama dari luar koalisi dalam bursa potensial, seperti Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung—yang sebelumnya sempat dipuji Prabowo pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, 11 November 2026—Eddy enggan berspekulasi. Ia menegaskan bahwa penetapan dua nama merupakan hak prerogatif Presiden.
Dari sisi kelembagaan, Eddy memastikan MPR telah siap menjalankan amanat konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 8 dan Pasal 9 serta Tata Tertib MPR Pasal 134 ke atas. MPR telah menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan DPD RI untuk menyepakati tahapan pemilihan, serta membentuk panitia ad hoc perumus ketetapan MPR dan tim verifikasi persyaratan calon. Hasil rapat gabungan tersebut juga telah diserahkan pimpinan MPR kepada Presiden.
"Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden itu bisa dijalankan sesuai konstitusi, secara lancar, sempurna, tanpa cacat prosedur agar tidak digugat secara hukum," ucap Eddy.
Mandat Penuh dari PKB dan Harapan Stabilitas
Senada dengan PAN, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partainya memberikan mandat penuh kepada Presiden Prabowo untuk menentukan sosok pendampingnya. Terkait pernyataan kader PKB Lalu Hadrian yang sempat mengusulkan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin), Jazilul menegaskan hal tersebut bersifat pribadi.
"Kita sudah memberikan mandatnya kepada Pak Presiden. Mau mengambil dari Gerindra silakan, dari pengamat seperti Pak Yunarto silakan, dari dosen silakan. Itu kita menjalankan konstitusi namanya," kata Jazilul.
Menurut Jazilul, kewenangan Presiden akan berakhir begitu dua nama diserahkan kepada MPR, yang selanjutnya bertugas memilih satu nama terbaik. Ia berharap sosok yang terpilih kelak tidak memicu pro-kontra di masyarakat maupun kegaduhan di internal koalisi, serta mampu mendongkrak kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia juga menepis anggapan bahwa sikap menahan diri dari parpol menandakan kurangnya keberanian atau minat kader terhadap kursi wakil presiden. Menurutnya, parpol sengaja menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai agar pemerintahan berjalan efektif tanpa kegaduhan politik.
Analisis Pengamat: Hindari "Kawin Paksa" dan Kalkulasi 2029
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan tim verifikasi MPR agar bekerja cermat memeriksa berkas kandidat, sehingga tidak mengulang persoalan teknis penyelenggara pemilu di masa lalu.
Selain itu, Yunarto menekankan pentingnya menghindari pola "kawin paksa" dalam menentukan pendamping Presiden. Setelah dua tahun memerintah, Presiden Prabowo dinilai telah mengetahui sosok yang memiliki loyalitas, chemistry, serta kenyamanan kerja sama untuk menghadapi tantangan global dalam tiga tahun sisa masa jabatan, terlebih setelah muncul isu percobaan makar.
"Dalam logika, orang yang masuk dalam tiga kriteria tadi—loyalitas, chemistry, kenyamanan—tentu adalah orang yang sudah bekerja lama dengan Pak Prabowo, ada dalam satu rumah. Kader Gerindra tentu menempati posisi teratas," ujar Yunarto.
Menggunakan pendekatan "urut kacang" di internal Gerindra, Yunarto menyoroti tiga nama yang mengemuka, yakni Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR sekaligus mantan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, serta Sekjen Gerindra saat ini, Sugiono. Ketiganya dinilai memiliki catatan dan konsekuensi politik masing-masing, mulai dari kekosongan peran strategis di parlemen jika Dasco atau Muzani terpilih, hingga pertimbangan latar belakang militer apabila Prabowo berpasangan dengan Sugiono.
Yunarto juga berhipotesis bahwa sikap parpol koalisi maupun nonkoalisi yang tidak terlalu agresif berebut kursi wapres dipengaruhi dua hal: karakter kepemimpinan Prabowo yang top-down, serta hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lagi berada di titik puncak. Dalam situasi tersebut, posisi wapres berisiko menjadi pedang bermata dua bagi partai pengusung menuju
Pemilu 2029.
Terkait mekanisme pemilihan di
MPR, Yunarto menduga tidak akan terjadi pertarungan terbuka seperti era pemilihan Hamzah Haz melawan Akbar Tandjung di masa lalu. Menurutnya, konsensus politik tetap dikendalikan di panggung belakang oleh Prabowo sebagai pemimpin koalisi terbesar di parlemen.
"Secara stabilitas politik, lebih cepat lebih baik sehingga tidak menimbulkan tafsir. Mudah-mudahan target 2 Desember nanti tidak bergeser," pungkas Yunarto.
Streaming