PAN: Prabowo-Gibran Siap Daftar ke KPU

Sekjen PAN Yandri Susanto mengungkap bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah siap untuk mendaftar ke KPU, Rabu, 25 Oktober 2023. Seluruh berkas sudah disiapkan dengan matang.

"Persiapannya sudah sangat matang, InshaAllah ini deklarasi yang menggembirakan dan seluruh ketua umum akan hadir, para sekjen akan hadir, termasuk para relawan," kata Yandri.

Yandri menambahkan, deklarasi Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Jakarta, akan berlangsung meriah. Pasangan Prabowo-Gibran akan menyampaikan pidato yang menarik di depan simpatisan.

Selain itu, Yandri memastikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) solid. Hal itu dibuktikan dengan para ketua umum yang bersama-sama mengawal pendaftaran Prabowo-Gibran dari kediaman Prabowo menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Intinya kita semua sudah siap," tegasnya.

Dalam deklarasi ini, sejumlah tokoh, ulama, public figur, hingga purnawirawan diundang. Semua elemen bangsa ini diundang untuk memantapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.

"Prabowo akan menyampaikan sesuatu yang penting hari ini untuk bangsa ke depan," ujar Yandri.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar sebagai capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Rabu, 25 Oktober 2023. Keduanya akan mendaftar pada pukul 10.00 WIB.

Pasangan ini akan didampingi oleh para ketua umum (ketum) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ketika daftar ke KPU. Mereka akan memulai rangkaian dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. 

Rombongan menuju Stadion Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) akan menyapa para pendukung. Di tempat itu, Prabowo dan Gibran akan diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Usai dari kawasan GBK, rombongan akan mampir ke Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nantinya, akan ada kirab budaya di Taman Suropati yang akan berjalan beriringan menuju Kantor KPU.

PAN dan PPP Hormati Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap bahwa PAN menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena bersifat final dan mengikat. Putusan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

"Untuk penentuan siapa yang menjadi calon wakil preside Pak Prabowo itu belum diputuskan," kata Viva dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 16 Oktober 2023. 

Menurut Viva, Prabowo Subianto telah menyatakan ada empat nama bakal cawapresnya berdasarkan pendekatan teritorial, yaitu luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

"Untuk siapanya, nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju secara kekeluargaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip musyawarah mufakat," ujarnya.

Hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju masih menunggu siapa yang akan diputuskan secara resmi sebagai calon pendamping Prabowo. Bagi PAN sendiri, PAN ingin menang. 

"Maka calon wakil presiden harus memiliki nilai elektoral," beber Viva.

Viva mengungkap bahwa setiap Rabu, rumah Prabowo selalu ramai untuk diskusi secara rutin. Diskusi itu untuk membahas persiapan untuk pendeklarasi tim pemenangan nasional.

"Itu akan terus dilakukan secara rutin setiap hari agar proses manajemen koalisi ini bisa efektif, selektif, dan bisa membangun kekuatan yang besar untuk meraih suara," ungkapnya. 

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga sependapat dengan Viva. Ia menghormati putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat. 

"Putusan itu tidak hanya untuk Mas Gibran juga berlaku untuk para kepala daerah lainnya," ujar Achmad. 

Ia juga mengungkap bahwa koalisi pendukung Ganjar belum menentukan siapa bakal cawapres Ganjar. Sebab, hal itu akan dibahas dengan partai-partai koalisi. 

"(Cawapres Ganjar) akan diumumkan secepatnya sebelum mendaftar ke KPU," tutur Achmad. 

Achmad menyebut masih ada langkah-langkah politik yang dilakukan untuk pemenangan Ganjar Prabowo bersama pasangannya. PPP ingin Ganjar menang di Pilpres 2024. 

Strategi PAN Raup Suara Milenial di Pemilu 2024

Masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Biru Langit di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Partai Amanat Nasional.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengapresiasi dukungan relawan dan menyebut bahwa Jawa Barat dan Jawa Tengah ditargetkan menjadi lumbung suara pada Pemilu 2024. 

"Menghasilkan kursi-kursi (suara pemilu) yang lebih besar lagi di dua provinsi tersebut," jelas Eddy. 

Salah satu strategi pendekatan melalui pencalonan caleg dari tokoh-tokoh milenial yang dianggap mampu meraih suara anak muda.

3 Mantan Kader PSI Resmi Gabung PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan kejutan politiknya. Namun bukan soal nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Kejutan politik yang dimaksud yakni bergabungnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke PAN untuk berkompetisi di pemilihan legislatif 2024 dari Dapil DKI Jakarta. 

Mereka adalah Idris Ahmad, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dan Jovin Kurniawan. Ketiganya menjadi bakal calon legislatif wilayah DKI Jakarta dari PAN untuk Dapil 1, 7, dan 10.

PAN Klaim Tak Ada Campur Tangan Jokowi dalam Koalisi Prabowo

Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengklaim bahwa tidak ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam deklarasi dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, PAN mempunyai mekanisme sendiri dalam mengambil keputusan. 

"Pengambilan keptusan tertinggi adalah kongres, di bawah kongres ada rakernas," kata Saleh Daulay dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Kamis, 17 Agustus 2023.

Dalam keputusannya mendukung Prabowo Subainto di Pilpres 2024, PAN melakukan pemungutan suara terhadap para kadernya di seluruh Indonesia. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk Presiden Joko Widodo. 

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkap yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal 'Pak Lurah' tidak salah. Sebab, seorang presiden tidak mempunyai kewenangan dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"(Pencalonan presiden-wakil presiden) hanya dilakukan oleh tanda tangan ketua umum dan sekretaris jendera partai politik atau gabungan partai politik," kata Romahurmuziy.

Menurut Romahurmuziy, istilah 'Pak Lurah' sudah ada sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI. Hal itu bukan hal baru. 

"Beliau (Jokowi) memandang ini hal yang sangat penting, dan saya justru melihat Pak Jokowi dalam konteks ini seperti menegaskan," ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru mengetahui julukan Pak Lurah ternyata disematkan pada dirinya. Hal itu ramai dibicarakan oleh para politisi, terutama jelang Pemilu 2024. 

"Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya 'belum ada arahan Pak Lurah'," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan RI, Rabu, 16 Agustus 2023. 

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud ternyata saya," lanjutnya. 

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan dirinya bukanlah sosok lurah. "Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegasnya. 

Jokowi juga meluruskan bahwa wewenang menentukan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 berada di tangan ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai politik. Sehingga, dirinya tidak memiliki andil. 

PAN Klaim Punya Hubungan Baik dengan PKB

Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjalin baik pasca-keduanya mendorong calon wakil presiden yang berbeda yakni Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar untuk pasangan calon presiden yang diusung Partai Gerindra Prabowo Subianto

"Hubungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat ini akrab dan terjalin dengan baik," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat ditemui di kantor DPP PAN di kawasan Jakarta Selatan, Senin siang, 7 Agustus 2023.

Beberapa waktu lalu, PKB sempat menunjukkan resistensi kepada PAN jika ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk bersama Partai Gerindra. 

PAN mendorong Erick Thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sedangkan PKB mendorong Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

PKB Gerah PAN Kasak-kusuk Duetkan Prabowo-Erick

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan bahwa koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukup dinamis dan cair. Hal ini karena masih adanya pertemuan elit politik negeri beberapa hari ini. 

Lalu, soal tawar menawar siapa cawapres Prabowo antara PKB yang menyodorkan Cak Imin dan PAN mensyaratkan Erick Thohir, Adi mengatakan bahwa semua belum ada jawaban pasti. 

Bahkan, hubungan Gerindra dan PKB pun belum ada jaminan. Adi juga menjelaskan bahwa kemesraan Prabowo dan Erick itu juga ada peran Jokowi. 

Berbeda Arah Dukungan KIB

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menyebut hingga saat ini hubungan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap solid. KIB berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh partai politik yang tergabung di KIB.

Nasib dari KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP dipertanyakan. Hal ini karena PPP mengumumkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Di sisi lain, Golkar belum menentukan sikap arah dukungannya, sedangkan PAN mulai bermanuver dengan menyodorkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres). 

Eddy menyampaikan partai anggota KIB memiliki agenda untuk mengusung capres dan cawapres. Hal itu merupakan hak mereka, namun tetap harus dibahas bersama. Seperti contohnya, PPP mendukung Ganjar Pranowo dan hal itu sudah dibicarakan bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Menurutnya, KIB tetap solit dan belum bubar. Namun, jika memang KIB bubar pun akan diinformasikan kepada publik. 

Pengamat politik, Ujang Komarudin melihat posisi KIB sulit dikatakan masih bersatu. Hal ini dikarenakan masing-masing partai terlihat mementingkan keuntungannya sendiri. 

Di sisi lain, berbedanya arah dukungan dari masing-masing partai di KIB ini karena KIB tidak memiliki sosok capres dan cawapres yang kuat. Hal itu dinilai menjadi situasi dilematis bagi KIB. 

PKB Gerah PAN Dorong Duet Prabowo-Erick di Pilpres 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah dengan tindak-tanduk Partai Amanat Nasional (PAN) yang ingin bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Asalkan, calon wakil presiden yang dipilih adalah Erick Thohir. 

Belakangan ini, PAN gencar menyodorkan nama Erick Thohir untuk menjadi cawapres. Terutama setelah PDIP belum menerima tawaran PAN agar Ganjar bersanding dengan Erick. 

Ketua DPP PKB Dita Indah Sari menyebut sebagai pendatang baru, PAN mestinya mengikuti antrean di belakang. Pernyataan Dita itu lantas direspons Sekjen PAN Eddy Soeparno. 

Menurut Eddy, PAN akan menyerahkan keputusan memilih cawapres kepada Prabowo karena Edi yakin PAN juga berhak menyodorkan nama Erick Thohir sebagai calon pendamping Prabowo Subianto. 

PAN Belum 'Colek' PKB soal Erick Thohir

Terkait usulan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku belum ada komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Menurut Cak Imin, hingga Kamis (15/6/2023) belum ada komunikasi apapun yang disampaikan oleh PAN ke PKB. Begitu juga komunikasi Erick Thohir secara langsung. 

"Sampai hari ini belum pernah disampaikan kepada kita (PKB). Soal cawapres, partai yang mau bergabung belum mengajukan," kata Cak Imin. 

Namun, Cak Imin memastikan Koalisi Kebangkitaan Indonesia Raya (KKIR) terbuka dan memberikan kesempatan kepada PAN, yang ingin bergabung dengan koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB. 

"Tentu kita membuka seluas-luasnya partai yang akan bergabung dan sampai hari ini, pertemuan demi pertemuan berlangsung tetapi posisi PKB adalah posisi menunggu pernyataan resmi dari masing-masing partai," lanjutnya. 

Poros Keempat Berpotensi Muncul di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menyebut besar kemungkinan terbentuknya empat pasang capres-cawapres di Pemilu 2024 mendatang. 

Terlebih lagi, poros empat yang diisi koalisi PAN dan Golkar merupakan partai politik yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, ketua umumnya adalah sosok yang membantu Jokowi di kabinet. 

Sehingga, poros keempat ini diyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi. 

Dukung Sistem Pemilu Terbuka, PAN Hargai Peran Masyarakat

PAN mendukung sepenuhnya sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap memiliki hak pilihnya untuk menentukan calon sosok yang akan duduk di parlemen.

"Kami menghargai kinerja para caleg. Kemudian menghargai partisipasi  masyarakat, sehingga masyarakat itu benar-benar menitipkan suaranya kepada yang bersangkutan," ujar Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto, dalam program Breaking News Metro TV, Kamis, 15 Juni 2023.

Yandri menjelaskan, interaksi antara masyrakat dengan caleg menjadi kunci sukses dalam berdemokrasi. Masyarakat bisa melihat dan menilai langsung para caleg.

"Saya mau si A yang duduk. Saya mau si B yang duduk. Nah, di mana kompetisinya? Yang terpilih lebih banyak suaranya itulah yang berhak untuk dilantik di Senayan. Bukan karena kedekatan dan juga bukan karena nomor urut," ujar Yandri.

Sejauh ini, PAN sudah melakukan konsolidasi dengan lintas fraksi di DPR untuk sama-sama berkomitmen tetap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka.

"Sekarang nasib kita ini tergantung pada sembilan hakim (hakim MK)," katanya.

Manuver PAN Loloskan Erick Thohir sebagai Cawapres

Alih-alih menyatakan dukungan, pertemuan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan PDI Perjuangan ternyata belum final. Kini, PAN justru membuka opsi koalisi lain dengan Partai Gerindra. PAN menyodorkan nama Erick Thohir untuk menjadi bacawapres Ganjar atau Prabowo.  

Keraguan PAN ini diduga karena belum dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. PAN yang dikomandoi oleh Zulfikli Hasan selalu menempatkan Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Bahkan, untuk koalisi pun, PAN berkompromi dengan Jokowi.

Saat ini, PAN mengendorse Erick Thohir sebagai cawapres yang akan diusung. Namun, Menteri BUMN itu tengah harus karena kesuksesannya dalam urusan SEA Games 2023, serta mendatangkan Argentina berlaga dengan timnas Indonesia pada FIFA Match Day di Jakarta.

Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukan 51% pemilih PAN justru mendukung Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. 
 
Apakah Erick Thohir akan kasus coattail effect untuk PAN?

Usul Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo, PAN: Berharap Usulan Diterima

Partai Gerindra menyambangi kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, PAN menyodorkan nama Erick Thohir untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. PAN berharap usulan ini dapat diterima.

"Kita tentu berharap bahwa usulan kita itu (Erick Thohir) diterima," jelas Sekjen PAN Eddy Soeparno. 

Pertemuan Partai Gerindra dan PAN untuk membuka kerja sama politik pada Pilpres 2024. Kunjungan DPP Partai Gerindra sebagai tindak lanjut dari kunjungan Ketua Umum Zulhas yang pernah bertandang ke kediaman Prabwo di Kertanegara, Jakarta. 

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan, peluang kerja sama PAN dengan Gerindra tidak sulit dilakukan, sebab kedua partai telah lama bekerja sama  akni pada tahun 2014 dan 2019.

Pada kesempatan itu pula, PAN menyodorkan nama Erick Thohir untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan PAN pada saat menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan. Pengurus PAN masih menjajaki peluang kerja sama dengan PDIP dengan opsi Erick Thohir menjadi cawapres Ganjar. 

"Saya kira dua-dua (PDIP dan Gerindra) menyambut dengan baik nama yang diusulkan. Tetapi tentu tidak bisa langsung diputuskan juga, karena kita memahami masing-masing partai memiliki mekanisme di internal partai yang harus dijalan dalam proses mengambil keputusan,"jelas Sekjen PAN Eddy Soeparno 

PAN dan Gerindra Komitmen Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Partai Gerindra melakukan silaturahmi politik ke DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2023. Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya polemik sistem proporsional tertutup.

Perdebatan sistem proporsional tertutup menjadi hangat dibicarakan publik baru-baru ini lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) disebut menyetujui sistem proporsional tertutup. Meskipun pada akhirnya MK membantah dengan mengatakan belum ada keputusan.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN bersama Gerindra bersama-sama komitmen untuk mendukung sistem proporsional terbuka. Keduanya akan berkomitmen memperjuangkan hal itu.

"Kami telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan, baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR," ujar Eddy, setelah melakukan pertemuan dengan Gerindra.

Eddy juga menyampaikan, baik PAN dan Gerindra sama-sama akan menghadirkan pesta demokrasi aman, damai, dan yang mencerahkan.

"Kami punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan pesta demokrasi yang mencerahkan dan betul-betul membawa manfaat bagi seluruh masyarakat kita," katanya.

Waketum Golkar: KIB Masih Solid

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar,Ahmad Doli Kurnia menyebut Golkar masih berpotensi membangun koalisi baru dengan partai mana saja. 

Meskipun sebelumnya PAN sempat melakukan silaturahmi politik dengan PDIP, Doli menilai hal itu belum bisa dikatakan sebagai bentuk resmi telah berkoalisi. 

"Saya kira ya itu tadi, ini kan semua masih dinamis, bentuknya baru silaturahmi dari pertemuan-pertemuan antar partai politik. Itu kan tidak ada pembentukan koalisi baru yang definitif ya," kata Ahmad Doli.

Doli juga mengungkapkan, hingga sampai saat ini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih terus berkomunikasi intens dengan Airlangga Hartarto. 

Diketahui, Partai Golkar, PAN dan PPP telah membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, nasib KIB dipertanyakan usai PAN bertemu dengan PDIP untuk membuka kemungkinan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. 

Partai Golkar menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini tidak bubar di tengah situasi politik yang begitu dinamis. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, yang dilakukan semua ketua parpol anggota KIB masih bersifat penjajakan. 

Belum Sepakat Berkoalisi, PAN dan PDIP Bakal Kembali Bertemu

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap bahwa PAN dan PDIP sudah merancang pertemuan lanjutan. Keduanya memiliki kesamaan pandangan, tapi belum sepakat untuk berkoalisi. 

"Pelembagaan demokrasi harus diperkuat melalui partai politik yang eksis dan modern, karena partai politik menjadi lembaga publik yang harus menjadi kekuatan rakyat dan menjadi rekrutmen kaderisasi kepemimipinan nasional dan regional," kata Viva Yoga Mauladi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu (3/6/2023). 

Viva membantah jika PAN dikatakan plin-plan dalam menentukan dukungan di Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa hubungan PAN dan PDIP lebih dari sekadar 'teman tapi mesra'. 

"Antara PAN dan PDIP dari sisi ideologi relatif tidak ada perbedaan nasionalis kerakyatan religius," ujarnya. 

PAN dan PDIP sedang melakukan tukar pikiran pandangan karena dalam Rakernas PAN 2020, Ganjar Pranowo menjadi salah satu figur yang diamanatkan untuk diusung di Pilpres 2024.

"PAN bercita-cita agar dapat memenangi pasangan capres dan cawapres yang bisa memenangi Pilpres 2024, maka perlu ada kesamaan pandangan dan perjuangan," ungkap Viva. 

Viva menyebut bahwa Zulkifli Hasan dan Erick Thohir adalah dua figur yang diusung untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. 

Sebelumnya, PAN berdalih pertemuan dengan PDIP hanya sebatas pertemuan antar sahabat. Pertemuan perdana dengan PDIP ternyata belum memantapkan hati PAN untuk bergabung dalam koalisi PDIP memenangkan Ganjar Pranowo. 

Pimpinan PAN Sambangi Kantor DPP PDIP Bahas Penjajakan Kerja Sama Politik

Petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk membicarakan penjajakan kerja sama politik, serta sosok calon presiden, calon wakil presiden 2024. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga bertemu PKB membicarakan soal capres-cawapres 2024.

Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini adalah kali pertamanya, untuk melakukan pembicaraan penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024.

Zulkifli Hasan menyampaikan pertemuan ini penuh persaudaraan dan saling pengertian. Setelah pertemuan tersebut akan ada pertemuan lanjutan untuk kerja sama politik.

"Ini pertemuan petama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian, tapi ini kan pertemuan pertama, setelah ini sebagaimana partai-partai politik itu ada mekanismenya. Tentu abis ini kami akan rapat, akan membahas nanti daerah-daerah juga akan kita undang," ujar Zulkifli Hasan di kantor DPP PDIP, Jumat (2/6/2023).

Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soerkarnoputri mengatakan walaupun baru pertemuan pertama, sudah ada kesamaan prinsip-prinsip pokok politik.
 
"Bertamunya itu baru satu kali. Meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat-sangat sama," jelas Megawati.
 
Pertemuan Zulkifli Hasan dan Megawati akan berlanjut untuk kerja sama politik yang lebih teknis dalam menghadapi Pilpres 2024.
 
Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto juga bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan itu sebagai tanda PDI Perjuangan memberi sinyal akan berkoalisi dengan PKB.
 
PDI Perjuangan sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Bisa PAN dan PKB yang belum menentukan capres, membahas siapa cawapres pendamping Ganjar.

Pertemuan PDIP-PAN Bahas Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024

Petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambangi kantor DPP PDIP. Hal itu dilakukan untuk membicarakan penjajakan kerja sama politik dan sosok calon presiden 2024. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut secara resmi ini merupakan pertama kali DPP PAN bersilaturahmi bertemu Ketua Umum DPP PDIP untuk melakukan pembicaraan penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. 

Menurutnya selama ini sudah sering melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP sejak ia menjadi Menteri Perdagangan selama satu tahun terakhir. Pertemuan ini merupakan silaturahmi lanjutan dengan para petinggi PDIP.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju seperti Menkumham Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga petinggi PDIP. 

Pengamat Duga PAN Belum Tentukan Dukungan Bacapres 2024

Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga pertemuan PDIP dan PAN belum menentukan dukungan untuk Bacapres 2024. Hal itu berdasarkan pernyataan elite PAN. 

"Karena pernyataan dari elite PAN, termasuk ketua umum, beliau menyampaikan pertemuan siang ini di kantor PDI baru sebatas silaturahmi politik untuk memenuhi undangan dari ketua PDIP," kata Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Jumat (2/6/2023). 

Pertemuan dinilai belum pada kesepakatan bahwa PAN dan PDIP mengusung Bacapres Ganjar Pranowo. Hal itu dilihat dari penyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. 

"Lihat alasan utama PAN untuk berkoalisi, satu di antaranya adalah capres yang diusung PAN itu capres yang bisa menawarkan kemenangan (winning ticket)," ujar Burhanuddin. 

PAN menawarkan dua orang untuk diusung di Pilpres 2024. Pertama, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Kedua, Erick Thohir. 

"Apakah Ganjar yang diusung oleh PDIP bersedia atau tidak meminang salah satu di antara dua nama cawapres tersebut," ujar Burhanuddin. 

Menurut Burhanuddin, jika PAN mendukung Ganjar Pranowo secara simbolik, maka hal itu akan menguntungkan antar kedua partai. PDIP adalah partai nasionalis dan PAN adalah partai islam dari sayap islam modernisme berbasis Muhammadiyah.

"Namun basis PAN itu sedikit sekali yang memilih Ganjar Pranowo, sebagian besar memilih Anies, dan sebagian lagi memilih Pak Prabowo," ungkapnya. 

?Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menyambangi PDIP, Jumat (2/6/2023) siang. Menurut Ketua Umum PAN Zilkifli Hasan, pertemuan ini merupakan silaturahmi lanjutan dengan petinggi PDIP. 

Megawati Tak Ingin Buru-Buru Mengajak atau Menolak PAN

Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak mau terburu-buru mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) cawe-cawe ikut memenangkan Ganjar Pranowo, calon presiden dari partai bateng moncong putih. Megawati sebaliknya menyarankan PAN berpikir masak sebelum ada di "balakang" Ganjar.

"Tadi kami diskusi. Ini pertemuan pertama. Ya, silakan setelah pertemuan ini PAN berdiskusi secara internal," kata Megawati usai menerima kunjungan Ketum PAN Zulkifli Hasan di DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023.

Persamuhan PDI Perjuangan dan PAN belum banyak menghasilkan kesepakatan politik. Yang terang, menurut Megawati, PDI Perjuangan akan membalas pertemuan ini dengan berkunjung ke kantor DPP PAN.

"Itu (tentu atas) perintah saya," terang Megawati.

PDI Perjuangan tegas mengusung Ganjar sebagai capres pada Jumat, 21 April 2023. "Pada jam 13.45 (WIB), dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati di Istana Batutulis.

Pertemuan PDIP dan PAN Bahas Peluang Kerja Sama

PDIP menerima kunjungan PAN di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2023). Pertemuan ini untuk membicarakan penjajakan politik dan peluang kerja sama kedua partai.

Rombongan elite PAN tiba sekitar pukul 14.40 WIB. Mereka disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun.

Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut ada peluang kerja sama dengan PDIP untuk Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya opsi kerja sama masih terbuka lebar.

Gubernur Jawa Tengah, sekaligus Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo juga turut hadir dalam pertemuan ini. 

Abdillah Toha Soroti Manuver Politik Jokowi Membahayakan Demokrasi

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus penasihat wakil presiden periode 2009-2014, Abdillah Toha mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Abdillah menilai manuver politik Jokowi membahayakan demokrasi bangsa. 

"Tapi yang utama dan yang terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita," kata Abdillah Toha. 

Menurut Abdillah Toha, Jokowi tidak lagi berfokus pada pekerjaan utama selaku kepala negara yang telah dimandatkan rakyat. Namun, memilih bermanuver dengan merusak demokrasi, antara lain membatasi jumlah calon presiden oleh undang-undang. 

Abdillah Toha juga mewanti-wanti manuver politik Jokowi demi keuntungan pribadi maupun kelompok terdekatnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan koruptif. 

Sebelum melangkah lebih jauh dan merusak demokrasi bangsa, Abdillah berharap Jokowi dapat berubah serta memperbaiki diri menjadi presiden yang menjamin kelancaran Pemilu 2024 dengan damai, adil dan jujur. 

Waketum PAN: Tak Salah Jika Zulkifli Berkonsultasi Soal Capres ke Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) akan meminta pendapat Presiden Jokowi soal arahan capres 2024. Menurut Waketum, Yandri Susanto tidak ada yang salah saat ketua umumnya berkonsultasi dengan presiden.

"Tidak salah jika bang Zulkifli sebagai ketum PAN berkonsultasi dengan Jokowi soal pencapresan, sangat rasional," jelas Yandri dalam proram Primetime News Metro TV, Rabu (24/5/2023).

Yandri mengatakan Presiden Jokowi masih memegang kendali koalisi untuk pemilu 2024. Bahkan, ia juga menyebut pengaruhnya untuk pencapresan masih sangat besar. Sehingga waketum PAN itu menilai, konsultasi adalah hal yang normal.

"Sesuatu yang normal dalam demokrasi, jika ada yang mengkritik berarti mereka tidak suka dengan Jokowi," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik mengatakan, konsultasi yang dilakukan Zulkifli Hasan ke Presiden Jokowi merupakan stategi. PAN mendekatkan diri agar mendapat suara dari pendukung Jokowi.

"Kalau pengamatan saya, strategi PAN terbaca bukan kali ini saja, ini merupakan strategi elektoral mereka (PAN)," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Burhan mengatakan ada tiga king maker di pemilu 2024, salah satunya Presiden Jokowi. Burhan tidak menampik bahwa Jokowi masih berpengaruh besar. Sehingga, tidak heran jika para elit parpol berlomba untuk mendekati orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Zulkifli Hasan akan Konsultasi ke Jokowi soal Arah Dukungan PAN di Pemilu 2024

Partai Amanat Nasional (PAN) masih pikir-pikir apakah akan mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan disebut akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi soal arah dukungan PAN di Pemilu 2024.

Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto menjelaskan keputusan nama capres-cawapres adalah keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sejauh ini nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terus dimatangkan sebagai bakal calon presiden.

Sementara itu, ada nama Erick Thohir yang menguat di internal partai sebagai calon wakil presiden. Menurut Yandri, hasil keputusan nama pasangan capres-cawapres akan diumumkan tidak lebih dari satu bulan ke depan.

Ketum PAN, Zulkifli Hasan juga disebut akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang arah dukungan politik yang diberikan PAN sebagai parpol dalam Pilpres 2024. 

PAN Kota Depok Targetkan 7 Kursi di Pileg 2024

DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok mendaftarkan 50 orang bakal calon legislatif di KPU Depok, Jumat (2/5/2023). 

Di hadapan awak media, Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno mengatakan pihaknya menargetkan mendapat tiga tambahan kursi di DPRD Kota Depok. Dengan begitu, PAN Kota Depok untuk 2024 akan menargetkan 7 kursi di DPRD.

"DPD PAN Kota Depok untuk 2024 itu target itu sisa yang kami cari itu hanya tiga kursi, karena kami sudah punya 4 kursi. Jadi menjadi 7 kursi," ujar Igun Sumarno.

Tidak hanya itu, PAN Kota Depok juga mempersiapkan caleg cadangan selain 50 caleg yang telah didaftarkan. 

PAN Daftarkan Bacaleg, Zulhas Sebut Namanya Belum Masuk Daftar

PAN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU

Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI Pemilu 2024 di KPU, Jumat (12/5/2023).

Ratusan bacaleg itu didaftarkan PAN dari 85 dapil, sedangkan 2.372 bacaleg untuk DPRD provinsi didaftarkan dari 301 dapil. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut latar belakang bacaleg yang didaftarkan berasal dari birokrat, purnawirawan TNI dan Polri, kalangan artis seperti Eko Patrio dan Pasha 'Ungu', pengusaha, pengacara, bahkan alim ulama serta ormas Islam. 

Zulhas juga menegaskan bahwa PAN sudah memenuhi 30% persyaratan minimal keterwakilan perempuan dalam kontestasi bacaleg Pemilu 2024. 

Hingga hari ke-12 ini, sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan bacaleg ke KPU, yakni PKS, Partai Hanura, PDIP, Partai NasDem, Partai Umat, Partai Garuda dan PAN. 

Sementara itu, PPP juga diagendakan akan mendaftarkan bacaleg hari ini. 

Ketua DPD PDIP Maluku Dicopot dari Jabatannya Usai Istri Gabung ke PAN

Gubernur Maluku, Murad Ismail dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku usai istrinya bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekjen PDIP, Sadarestuwati. 

Menurut Sadarestuwati, Murad dicopot lantaran dianggap tidak menunjukkan sikap yang terpuji saat dimintai klarifikasi soal kepindahan istrinya dari PDIP ke PAN. 

Sebelumnya, Murad sempat dimintai klarifikasi oleh Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat soal istrinya yang pindah partai tersebut. Namun, saat dimintai keterangan Murad justru menunjukkan sikap emosional. 

Diketahui, Murad Ismail terpilih menjadi Gubernur Maluku setelah menang pada Pilkada 2019 lalu. Jenderal Purnawirawan bintang dua dan mantan Komandan Korps Brimob itu terpilih maju lewat PDIP, setahun setelah ia pensiun sebagai anggota Polri. 

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Sri Rahayu menyebut PDIP memang memiliki aturan bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai. 

PAN Diramal Gunakan Strategi 'Mengekor' di Pemilu 2024