Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar operasi pengawasan dan penertiban besar-besaran terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya aduan penghuni lokal terkait gangguan ketertiban umum hingga dugaan pelecehan seksual secara verbal (cat calling) dan fisik oleh oknum orang asing.
Operasi penertiban dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Petugas menyisir area hunian, melakukan sidak ke sejumlah unit, serta mengumpulkan para WNA di area fasilitas olahraga apartemen untuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan visa.
Berdasarkan pendataan awal, petugas mendapati sedikitnya 88 WNA yang memegang dokumen perlindungan PBB (UNHCR) maupun surat keterangan kehilangan paspor. Selain itu, petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran administratif keimigrasian, mulai dari izin tinggal kedaluwarsa (overstay) hingga dugaan penyalahgunaan visa investor.
"Operasi ini bukan sekadar inspeksi mendadak, melainkan hasil pemantauan intelijen yang telah berjalan beberapa bulan. Kami menemukan adanya overstay, penggunaan visa yang tidak sesuai seperti mengaku investor, hingga mereka yang berstatus refugee (pengungsi) dari UNHCR," kata Hendarsam dikutip dari tayangan Special Report, Metro TV, Kamis, 29 Oktober 2026.
Resah Dibuntuti hingga Dini Hari
Penertiban ini disambut lega oleh para penghuni apartemen. Salah seorang warga, Achavanesa, mengaku kerap merasa terancam dengan ulah oknum WNA di lingkungan huniannya. Ia menceritakan pengalaman tak mengenakkan saat berulang kali dibuntuti hingga ke depan pintu unit tempat tinggalnya.
"Sering sekali kami yang perempuan diganggu, dibuntuti sampai ke unit, bahkan ada yang berani mencolek secara fisik. Mereka sering berkumpul di trotoar saat dini hari, sekitar jam satu sampai tiga pagi. Kejadian seperti ini sudah berlangsung berulang kali dan sangat meresahkan," ucap Achavanesa.
Hal senada diungkapkan penghuni lainnya, Ridwan, yang mengaku terganggu oleh kegaduhan yang kerap ditimbulkan oknum WNA pada malam hari. Warga berharap razia tersebut dapat mengembalikan rasa aman dan tertib di lingkungan tempat tinggal mereka.
Usut Jalur Broker Liar
Dari pihak pengelola, Manajemen Apartemen Kalibata City, Rusdy Dalby, menerangkan bahwa sekitar dua hingga tiga persen dari total 13.560 unit apartemen dihuni oleh WNA. Namun, sebagian besar WNA tersebut tidak menyewa secara resmi lewat pengelola, melainkan memanfaatkan agen atau perantara (broker) tidak berizin.
Menanggapi praktik tersebut, Ditjen Imigrasi menegaskan akan mengusut tuntas rantai persoalan dari hilir hingga ke hulu, termasuk menindak para sindikat atau agen yang mengoordinasikan sewa unit bagi WNA bermasalah.
Hendarsam menegaskan, kepemilikan kartu pencari suaka atau
pengungsi dari UNHCR tidak otomatis membuat WNA kebal terhadap hukum nasional Indonesia.
"Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, dan kita memiliki kedaulatan hukum keimigrasian sendiri yang kuat. Siapa pun orang asing yang mengganggu ketertiban, merugikan masyarakat, atau melakukan tindak pidana akan kita tindak tegas. Imigrasi hadir untuk memprioritaskan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat Indonesia," pungkas Hendarsam.