PT DSI Perkenalkan Jajaran Pimpinan dan Identitas Baru

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) secara resmi memperkenalkan identitas korporasi dan jajaran pimpinan barunya kepada publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari mandat perusahaan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026. Perusahaan ini kini dipimpin oleh Luke Mahony sebagai Direktur Utama, Didampingi oleh Direktur Keuangan dan Treasury Sinthya Roesly, Direktur Manajemen Risiko Nur Hidayatuddin, serta Direktur Hukum dan Kepatuhan, Ivan Ferdiansyah Bailey.

Di jajaran pengawas, ada Cipung Noer menjabat sebagai Komisaris Utama. Didampingi anggota komisaris lainnya, yakni Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Ciptajaya.

Direktur Utama DSI, Luke Mahony, menyatakan bahwa pengenalan ini penting untuk memperjelas peran dan model bisnis perusahaan dalam ekosistem Danantara. 

"Kami dapat memperkenalkan jajaran direksi dan dewan komisaris, memberikan gambaran umum mengenai pencapaian serta rencana kami ke depan. Sekaligus meluncurkan identitas merek kami. Termasuk logo DSI ini yang mencerminkan posisi dan arah tujuan kami dalam ekosistem Danantara. Sungguh momen yang sangat menarik," ujar Luke dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Rabu, 26 Agustus 2026.
 

Saat ini, DSI berfokus pada tiga komoditas utama yakni, batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, perusahaan mencatat visibilitas atas 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai mencapai lebih dari USD14 miliar.

Guna mendukung transparansi dan efisiensi, DSI telah membangun Command Center yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi seperti Bea Cukai, INSW, kementerian terkait, serta sistem Simbara.

"Kami sudah membangun satu command center. Sudah terekonsiliasi dengan para pihak dengan kementerian. Kami juga terima kasih kepada kementerian yang ikut membantu. Dan ini sudah jadi, platformnya sudah sedang dalam masa testing," kata Sinthya Roesly.

DSI memastikan implementasi tata kelola ekspor akan dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hubungan komersial antara penjual dan pembeli sekaligus menjamin keberlanjutan arus ekspor Indonesia di pasar global.