21 August 2026 21:24
Penentuan kelompok kesejahteraan atau Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSSN) kini tengah menuai protes dari masyarakat. Ketidakakuratan data dinilai membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran, di mana warga yang merasa tidak mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi.
Salah satu warga Jakarta, Yulin, mengeluhkan sistem baru ini. Ia mengaku sejak adanya pembagian desil, dirinya tidak lagi menerima bantuan karena dimasukkan ke dalam Desil 6.
“Kita kaget. Saya kaya dari mana? Sedangkan saya aja jualan, saya bilang gitu. Kalau harus kaya-kaya kan berarti saya enggak jualan, karena saya jualan berarti saya orang enggak punya," ungkapnya dalam tayangan Primetime News Metro TV, Jumat, 21 Agustus 2026.
Merespons polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berencana mengkaji ulang penentuan desil tersebut. Namun, proses ini masih menunggu hasil pendataan terbaru.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu saja sensus ekonominya" ujar Airlangga.
Di tengah evaluasi data tersebut, pemerintah juga berencana melakukan langkah tegas dengan membatasi penyaluran subsidi BBM bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 10 (kelompok 10 persen rumah tangga terkaya).
Kebijakan ini diprediksi dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga 10 persen. Berdasarkan APBN 2026, anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun, sehingga pembatasan bagi kelompok terkaya ini berpotensi menyelamatkan kas negara sebesar Rp21 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menambahkan bahwa langkah ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran. “Kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil sepuluh kita batasi dulu," jelasnya.
Validitas data di lapangan kini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pasalnya, keakuratan DTSSN sangat krusial agar efisiensi fiskal tidak mengorbankan rasa keadilan bagi masyarakat bawah yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi.
Streaming