Kisah Tukang Becak di Kulon Progo Naik ke Desil 9, Lebih Tinggi dari Lurah Setempat

Seorang tukang becak asal Desa Ngentakrejo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Timbul, merasa cemas setelah desil kesejahteraan sosial miliknya mendadak berubah dari Desil 1 melonjak drastis ke Desil 9. Timbul khawatir perubahan status ini berdampak langsung pada akses program bantuan pemerintah, termasuk biaya pendidikan bagi anaknya.

Perubahan status yang sangat drastis ini diakui Timbul tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Yang membuatnya heran, status kesejahteraannya bahkan tercatat lebih tinggi dari Lurah Ngentakrejo yang berada di Desil 8. Ia pun mempertanyakan apakah penetapan tersebut benar-benar menggambarkan kondisi nyata keluarganya.

Jika melihat kondisi tempat tinggalnya, rumah yang ditempati Timbul memang berdinding tembok dan sebagian sudah berkeramik. Namun rumah tersebut merupakan harta warisan yang masih harus dibagi dengan saudara lainnya. Selain itu, Timbul memiliki sebuah sepeda motor yang digunakan untuk perjalanan dari Lendah ke Yogyakarta. Sementara becak mesin miliknya sengaja ditinggal di Bantul untuk menghemat pengeluaran bahan bakar.

Beberapa bulan sebelumnya, Timbul masih rutin menerima bantuan berupa beras, minyak goreng, hingga uang tunai. Kini ia tidak tahu lagi apakah bantuan tersebut masih bisa ia terima. Padahal bagi Timbul, bantuan pemerintah menjadi salah satu penopang utama kehidupan keluarganya, mengingat penghasilannya sebagai tukang becak sangat tidak menentu. Terlebih saat ini anak Timbul baru saja masuk ke bangku kuliah. Dari total biaya pendidikan sebesar Rp15 juta yang dibutuhkan, baru bisa dibayarkan separuhnya.
 

"Kemarin itu, itu kan anak saya itu pengen kuliah. Katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan PIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya itu ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik,” ujar Timbul dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 25 Agustus 2026.

Kondisi yang dialami Timbul dan keluarganya kini menjadi perhatian Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ia menegaskan tidak ingin ada warganya yang terpaksa berhenti sekolah akibat terkendala persoalan ekonomi. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah akan berkoordinasi langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan kembali kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.

"Kami memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk lebih dipastikan lagi,” ujar Ambar.

Kasus lonjakan desil tanpa sosialisasi seperti ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi data secara berkala agar bantuan yang bersumber dari negara benar-benar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.