NEWSTICKER

Revisi UU IKN Jamin Keberlanjutan

N/A • 16 September 2023 10:17

Dalam konsultasi publik keempat tentang Rancangan UU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang diselenggarakan Otorita IKN dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas secara daring, Jumat 15 September 2023, membahas tentang tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan tata ruang yang tidak berjalan baik. Pemerintah berniat memperjelas dan memperkuat kewenangan khusus Otorita IKN dalam Revisi Undang-Undang IKN.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan bahwa untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat pembangunan di ibu kota baru, pemerintah berencana memperjelas kewenangan khusus Otorita IKN, salah satunya melalui penambahan tujuh pasal dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2022.

Tujuh pasal itu untuk memperkuat pengaturan mengenai tata ruang di IKN. Myrna mengatakan bahwa tata ruang menjadi penting sebagai instrumen untuk pengendalian dan mencegah kerusakan lingkungan karena tanpa tata ruang tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. 

Perubahan UU IKN nantinya akan memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan ulang tanah wilayah melalui dua mekanisme. Pertama, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah secara langsung dan/atau relokasi ketika tanah tidak difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. Kedua, konsolidasi tanah ketika sebuah kawasan tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. Penataan ulang tanah tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam rencana tata ruang IKN.

Dengan demikian, adanya kewenangan khusus tersebut diharapkan tidak ada lagi persoalan tumpang tindih kewenangan dari kementerian dan lembaga lain. Untuk memperkuat kewenangan khusus Otorita IKN dan agar tidak ada multi-tafsir dalam UU IKN, ketentuan Pasal 12 UU Nomor 3 Tahun 2022 diubah, di mana kewenangan Otorita IKN mencakup semua kewenangan atas urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kecuali urusan pemerintahan absolut.

Selain persoalan tumpang tindih kewenangan, hunian berimbang juga menjadi salah satu pokok yang bakal dimasukkan dalam Revisi UU IKN. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim mengatakan, pelaksanaan hunian berimbang diproyeksikan dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tinggal di ibu kota baru.

Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah memasukkan satu pasal di antara Pasal 36 dan Pasal 37, yakni pasal 36B untuk mengatur mengenai penyelenggaraan perumahan. Dalam Pasal tersebut, Otorita IKN punya kekhususan yakni pengecualian dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta memberi peluang bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah membangun hunian elite di luar IKN bisa memenuhi kewajiban hunian berimbangnya di kawasan IKN.

Selain itu, untuk menjamin keluwesan Otorita IKN dalam menjalankan tugasnya, sejumlah pasal mengenai pengelolaan anggaran yang bersifat khusus juga perlu diperjelas. Ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan mekanisme pengelolaan keuangan, anggaran Otorita IKN pada masa transisi dan saat menjadi pemerintah daerah khusus (Pemdasus).

Jika pada masa transisi Otorita IKN hanya sebagai pengguna anggaran, dengan penambahan pasal baru, Otorita IKN bisa menjadi pengelola anggaran. Hal itu akan dituangkan dalam Pasal 23 Huruf B yang berbunyi ”Otorita IKN sebagai pemdasus memiliki kedudukan sebagai pengelola keuangan pemdasus (pengelola anggaran,barang anggaran pendapatan dan belanja IKN)”.

Sementara itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pemerintah akan mengganti nama daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan Instagramnya. Pembahasan DKJ juga telah dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri di Istana, Rabu 13 September 2023 lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadikan Rancangan UU Provinsi Kekhususan Daerah Kakarta sebagai fokus. RUU tersebut akan dibahas Badan Legislasi DPR dan pemerintah tahun ini.

RUU Kekhususan Daerah Jakarta saat ini juga telah disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Alasan RUU akan dikebut karena payung hukum Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ada.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Metrotvnews.com

(Sofia Zakiah)