Bawaslu RI merilis lima provinsi paling rawan politik uang di Indonesia. Lima provinsi ini diperoleh berdasarkan hasil analisis Bawaslu tentang politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Menurut data Bawaslu, lima provinsi yang rawan politik uang tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100. Kemudian disusul Lampung dengan skor 55,56, lalu Jawa Barat sebanyak 50, Banten sebanyak 44, 44 dan Sulawesi Utara dengan nilai 38,89.
Sementara, sebanyak 29 provinsi masuk kategori rawan sedang dan tak ada satu provinsi pun yang masuk kategori rawan rendah untuk isu politik uang. Data serupa juta terjadi di tingkat kabupaten/kota.
Dari 514 kabupaten/kota, lima kabupaten paling rawan yakni Jayawijaya di Papua, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan di Sulut, Sekadau di Kalbar dan Lampung Tengah di Lampung.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu memberikan lima rekomendasi untuk meminimalisir praktik politik uang.
Lima rekomendasi itu yakni meningkatkan partisipasi publik berupa sosialisasi masif tentang bahaya dan kerugian politik uang, memperluas bentuk pencegahan modus politik uang, melakukan pendampingan optimal pada masyarakat, mengoptimalkan regulasi untuk menjerat praktik ini, serta meminta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghilangkan praktik ini.
