Tujuh mantan hakim konstitusi langsung berdiskusi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Para mantan hakim konstitusi mengaku prihatin dengan kondisi MK terlebih setelah Ketua MK terbukti melanggar kode etik berat.
"Seorang hakim yang dikenai teguran Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur, karena itu ini berada pada berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri," kata mantan Ketua MK Hamdan Zoelva dalam diskusi di Hotel Borobudur pada Selasa malam, 7 November 2023.
Pendapat lebih keras disampaikan mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan. Menurutnya, perlu ada budaya malu dalam diri para hakim konstitusi, terlebih jika ada bukti melanggar etik berat.
"Kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti karena Pak Anwar iparnya Presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah Presiden," ujar Maruarar.
Tapi mundur tidak ada dalam benak Hakim Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tetap berkantor di Medan Merdeka Nomor 6 Jakarta.
Anwar Usman membela diri tidak bersalah dalam memutus perkara uji materi nomor 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. "Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim, karier selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta," ujar Anwar.
Sidang Majelis Kehormatan MK telah memutuskan Anwar Usman melanggar pelanggaran etik berat, sehingga harus diberhentikan sebagai Ketua MK, Selasa, 7 November 2023. Pendapat berbeda disampaikan anggota MKMK Bintan Saragih. Menurutnya, Anwar Usman harus diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
