Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang dipaksakan harus digelar di IKN dinilai sebagai langkah tergesa-gesa Pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Sejumlah pakar khawatir atas sikap pemerintah yang tidak akan berdampak bagus untuk IKN. Salah satunya Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah.
Trubus mengkritisi langkah pemerintah ini. Di samping masalah infrastruktur dasar yang belum siap, Trubus juga menyebut perayaan kemerdekaan yang dipaksakan harus digelar di IKN hanya sebagai simbol warisan semata
Presiden Joko Widodo yang akan lengser dari pemerintahan pada tahun ini.
“Saya sih sejak awal kelihatan pemerintah sangat terburu-buru menargetkan semua harus Sabtu,17 Agustus 2024 sudah jadi. Saya melihat bahwa persiapannya itu sampai hari ini relatif dikatakan belum maksimal. Infrastruktur juga belum siap, kemudian SDM-nya, ASN-nya juga belum pindahkan ke sana. Kemudian juga rupa-rupanya presiden hanya meninggalkan
legacy bahwa ada upacara saja,” ungkap Trubus.
“Kedua, orientasinya itu baru pada inti pemerintahan artinya istana yang sudah dibangun. Yang sudah dinyatakan siap tetapi untuk yang lain-lainnya masih belum. Terutama bandara itu juga belum memadai dan yang lainnya. Menurut saya jadi semuanya memang serba dikebut gitu menghasilkan kualitas yang apa adanya. Apakah betul-betul kualitasnya sudah memenuhi standar?,”jelas Trubus.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) berlangsung bersamaan di dua lokasi. Pertama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedua di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur.
Upacara di Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara upacara di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Streaming