Satgas PKH Serahkan Kawasan Hutan Riau yang Dikelola Ilegal kepada Pemerintah

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan yang dikelola tanpa izin di wilayah Riau pada pemerintah. Hal itu dimuat dalam konferensi pers yang dihadiri Jaksa Agung ST Burhanudin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Panglima Jenderal TNI Agus Subianto, pada Kamis, 10 Juli 2025

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan Satgas PKH telah mengembalikan 2 juta 92 ribu hektare lahan ilegal kepada negara dari target 3 juta hektare.

"Sejak Satgas PKH dalam Perpres 5 tahun 2025 dibentuk dan diberikan amanah serta mandat kepada Satgas ini. Satgas PKH ini memiliki target penguasaan kembali terhadap lahan kawasan yang dikuasai oleh orang lain secara tidak benar, secara ilegal karena itu adalah hak negara. Itu ditarget ada 3 juta hektare. Sampai pada Juli, sudah ada 2 juta 92 ribu hektare lebih sudah dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH," ujar Harli Siregar.
 

Baca: Tom Lembong Klaim 8 Fraksi di DPR Kritik Pendekatan Kejagung dalam Kasus Impor Gula

Harli menambahkan Jaksa Agung telah memerintahkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk menangani dugaan korupsi di Pelalawan, Riau.

Terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sana pimpinan sudah memerintahkan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di Pelalawan untuk menangani itu. Kini,  Kejaksaan Tinggi sudah melakukan proses penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, terhadap masalah itu termasuk di Kejaksaan Negeri di Pelalawan," kata dia.

"Ada persoalan-persoalan di dalam terkait dengan ahli fungsi barangkali yang melanggar hukum, penerbitan surat-surat keterangan tanah yang tidak sesuai. Nah, karena ini kan kawasan tetapi bisa keluar misalnya surat keterangan tanah untuk kepemilikan secara ilegal memasuki wilayah itu," ucapnya.

Penertiban lahan juga bertujuan juga atas dorongan dan juga arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyeimbangkan kembali terkait dengan alam maupun manusianya.