Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Whoosh

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali menjadi sorotan publik usai laporan keuangannya mencatat kerugian yang sangat besar. Utang proyek yang membengkak hingga menembus Rp116 triliun ini membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk menanggung utang tersebut.

Menkeu: Tanggung Jawab Ada di Danareksa

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat seharusnya dikelola oleh holding BUMN, Danareksa. Ia menilai Danareksa memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat, dengan dividen tahunan yang bisa mencapai Rp80 triliun, untuk menyelesaikan masalah ini tanpa perlu mengandalkan APBN.

"Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," kata Purbaya.

Sebelumnya, COO Danareksa, Doni Oskaria telah menyiapkan dua skema penyelesaian utang yakni menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Namun, pengamat ekonomi Surya Vandiantara menilai kedua skema tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan utang KCIC.

"Hemat saya, solusi yang ditawarkan oleh Danareksa seharusnya adalah mengambil alih utang tersebut, lalu memberikan tenor yang lebih panjang bagi KCIC, sehingga bebannya jauh lebih ringan," ujar Surya. 

Menurutnya, jika hanya menambah modal atau mengambil alih aset tanpa memperbaiki kemampuan membayar dari perusahaan itu sendiri, maka permasalahannya akan terus ada.