Kasus Mafia Minyak Goreng, Pukat UGM: Perusahaan Lain Harus Diperiksa

Proses hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung RI terhadap dugaan mafia minyak goreng telah sampai tahap penetapan tersangka. Satu dari empat tersangka itu adalah seorang petinggi di Kementerian Perdagangan RI yang memberi ijin eksport kepada tiga perusahaan pelanggar aturan domestic market obligation (DMO) 20%. 

Capaian ini layak diapresiasi karena merupakan langkah awal mengungkap kasus yang telah merugikan negara dan masyarakat. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH-UGM mendorong tidak hanya Kejagung RI, namun seluruh jajaran penegak hukum bekerja bersama membongkar kasus ini. Termasuk memeriksa perusahaan lain yang diduga punya andil dalam kartel minyak goreng.