BPKP akan Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Ransomware

4 July 2024 15:28

Jakarta: Ada 282 instansi pemerintah terganggu akibat Serangan ransomware yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Oleh karena itu, tidak hanya audit khusus tata kelola PDN, penegak hukum juga diminta untuk memeriksa penggunaan anggaran PDN yang mencapai Rp700 miliar.

Terganggunya sistem imigrasi Bandara Soekarno Hatta yang terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan ransomware lockbit 3.0 membuat pemerintah kalang kabut. Tak hanya mendapat kritikan tajam dari DPR RI atas kekacauan yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola PDN usai diretas sejak Kamis, 20 Juni 2024.
 

Baca: PDN Diretas, Potensi Kerugian Ekonomi Capai Rp6,3 Triliun

Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Jokowi meminta BPKP secepatnya melaporkan hasil audit tersebut.

"Nanti kita akan audit disuruh audit tata kelola PDN," ungkap Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Anggaran Supermasif PDN Menjadi Sorotan

Pemerintah tak main-main untuk menganggarkan pemeliharaan PDN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, hingga Mei 2024, anggaran belanja Kominfo telah mencapai Rp4,9 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan Data Center .

"Dan untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G, Data Center Nasional Rp700 miliar, kapasitas satelit Rp700 miliar, pala paring Rp1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun yaitu Rp4,9 triliun," jelas Sri Mulyani.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN. Pasalnya, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar itu tak membuat PDN aman dari peretasan. Sahroni curiga ada dugaan penyelewengan dari oknum-oknum yang tak kompeten di PDN.

Sahroni juga meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak boleh terulang. Wakil Ketua Komisi III DPR itu menegaskan harus ada yang bertanggung jawab dan tak menghindar dengan mencari berbagai alasan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Diva Rabiah)