KPU Nonaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih Buntut Dugaan Peretasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menonaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pasca terungkapnya informasi kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Hal ini dilakukan KPU sebagai tindak lanjut penanganan dugaan peretasan kepada sekitar 204 juta data pemilih.

KPU mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga pihak pengembang situs. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan data dan bukti digital, serta mengidentifikasi pelaku terkait dugaan kebocoran data di situs kpu.go.id.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, BSSN, Siber Crime Mabes Polri, BIN dan Kemenkoninfo," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan bocornya data pribadi DPT ini digunakan untuk kepentingan ekonomi dari pelaku peretasand. Kebocoran tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu.

Saat menggelar patroli siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU RI. Seorang peretas beranonim Jimbo mengklaim telah meretas situs resmi KPU dan berhasil mendapatkan data pribadi pemilih. Jimbo mengaku telah menjual data pemilih dengan harga US$74 ribu atau senilai Rp1,2 miliar.

Kini publik pun menanti respons cepat dan meminta jaminan dari KPU terkait sistem teknologi informasi pemilu yang aman. Sehingga tidak bisa dibobol untuk kepentingan politik tertentu.

KPU Analisis Peretas Data Pemilih

Polri Usut Dugaan Peretasan 204 Juta Data DPT di KPU

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi kebocoran data pemilih ini muncul di situs Breach Forums.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.

Adi Vivid mengungkapkan saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) tengah menyelidiki dugaan kebocoran itu. Di samping itu, Bareskrim juga melakukan koordinasi dengan KPU.

"Saat ini Tim CSIRT sedang kordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ujar jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums, yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Jimbo membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang ia dapatkan. Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik. Angka itu persis sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Kemudian, di dalam data yang bocor itu, Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Disebutkan, data-data itu dijual dengan harga USD74.000 setara Rp1,2 miliar. Jimbo mengunggah foto tangkapan layar lainnya yang menyerupai halaman situs KPU yang dinilai bukti telah meretas situs KPU.

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia (CISSReC/Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha menanggapi perihal peretasan ini. Menurut dia, terlihat sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna.

"Di mana dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware," kata dia dalam keterangan tertulis.

Jimbo disebut mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya berbekal akses yang ia dapatkan dari salah satu pengguna. CISSReC sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada Ketua KPU tentang vulnerability di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023. 

Peretas Jimbo Jual Data DPT Seharga Rp1,2 Miliar

Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dilaporkan telah diretas oleh anonim yang mengatasnamakan 'Jimbo'. Kabarnya, 204 juta data DPT bocor dan diperjualbelikan di situs gelap seharga USD 74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. 

Peretasan ini dilaporkan oleh Lembaga Riset Siber CISSreC Indonesia. Menurut lembaga tersebut data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. CISSreC Indonesia memprediksi terdapat lebih dari 204 juta yang dijual peretas Jimbo.

Akun itu menjualnya dengan harga USD 74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. Jimbo juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website Cek DPT Online milik KPU. Data yang dibagikan termasuk NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP, nomor passport untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir.

Selain itu, data yang dijual juga berisi status pernikahan, alamat lengkap, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Gus Imin Merespons Dugaan Data Pemilu 2024 Bocor: Upaya Sistematis Ganggu Pemilu

Data Pemilih Diduga Bocor, Waspada Pemilu Curang!

Dugaan peretasan data pemilih dari situs KPU RI kembali menyeruak di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Sejumlah pihak mengaku khawatir dugaan kebocoran data ini bisa disalahgunakan untuk praktik kecurangan. Terutama berpotensi mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

Kali ini, publik dihebohkan dengan informasi dugaan peretasan data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan Hacker Jimbo. Informasi ini pertama kali diketahui di internet lewat Breachforums, salah satu situs yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan dan diramaikan melalui retweet di akun X milik Teguh Aprianto, Pendiri Ethical Hacker Indonesia.

Screenshot situs Breachforums memperlihatkan hacker dengan anonim Jimbo menjual data sampel hasil peretasan data KPU. Dia mengklaim bahwa data ini berisikan informasi nomor induk kependudukan, kartu keluarga, nomor kartu tanda penduduk, alamat lengkap, tanggal lahir dan lainnya.

Bahkan, Jimbo menjual data KPU itu dengan nilai US$74 ribu atau setara Rp1,1 miliar dengan sampel gratis sebanyak 500 ribu ke pasar gelap.

Menanggapi informasi dugaan peretasan data KPU, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan akan menelusuri informasi kebocoran data pemilih yang dilakukan oleh Hacker Jimbo. Tim siber dari KPU menggandeng pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Petugas Cybercrime Mabes Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Dugaan kebocoran data pemilih tetap yang dikelola KPU sebaiknya memang harus segera ditanggulangi. Pasalnya sangat berbahaya jika akses operator administrator jatuh ke tangan hacker karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi.

ICSF: Pembobol Data di KPU Tak Bekerja Sendiri

Pendiri Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja K mengungkap bahwa pelaku pembobolan 204 juta data pemilih di KPU tidak bekerja sendiri. Ia menduga pelakunya merupakan sindikat hacker yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

"Jika mau meretas seperti KPU, itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, pelakunya pasti berkelompok dan punya peran masing-masing," kata Ardi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 29 November 2023. 

Menurut Ardi, pelaku memanfaatkan celah untuk meretas KPU. Sehingga, celah tersebut harus segera ditemukan agar tidak bisa ditembus peretas kembali. 

Ardi menyarankan agar KPU mengubah pola-pola dalam menyiasati pengadaan barang teknologi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang. 

"KPU adalah lembaga strategis yang mengelola aset kritis yaitu data masyarakat," ujar Ardi.

Ardi mengungkap bahwa peretasan yang menimbulkan kebocoran data bukan hanya di KPU. Peretasan juga terjadi di kementerian dan lembaga lain. 

"Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita dalam melindungi aset kritis kita berupa data sangat terbatas," ucapnya. 

Bagi masyarakat, kata Ardi, sudah tidak ada upaya untuk melindungi data yang telah bocor tersebut. Sebab, data tersebut sudah tersebar.

"Kita hanya menunggu nasib, suatu saat pasti akan sampai ke kita," ujar Ardi.

Sebelumnya, Website resmi Komisi Pemilihan Umum dilaporkan dibobol oleh hacker dan kabarnya 204 juta data DPT bocor dan diperjualbelikan di dark web. 

Peretasan ini dilaporkan oleh lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Indonesia. Menurut lembaga ini data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo dan diperjualbelikan dengan harga USD4 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar.

Menanggapi hal ini Komisioner KPU RI, Idham Kholik mengatakan saat ini pihak KPU sedang melakukan pengecekan pada sistem data di KPU dan bekerja sama dengan tim gugus tugas keamanan siber KPU untuk melacak adanya peretasan data.

KPU Masih Periksa Data Pemilu yang Diduga Diretas

Data DPT Diduga Bocor, KPU Klaim Situsnya Tak Mudah Dibobol

Sebanyak lebih dari 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) diduga bocor dan dijual, hal ini diklaim ulah peretas bernama Jimbo. Dalam unggahannya di situs Breach Forums, peretas membagikan 500 ribu data contoh.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman. Dia mengeklaim website KPU telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga tidak mudah untuk dibobol.

“Semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU selalu dalam pantauan gugus tugas keamanan siber yang terdiri dari perwakilan-perwakilan lembaga otoritatif di Indonesia yang menangani tentang keamanan siber,” ucap Idham, dalam tayangan Metro TV, Rabu, 29 November 2023.

Idham mengakui memang banyak serangan kepada sistem informasi KPU. Tetapi, kata dia, selama ini KPU juga telah mempersiapkan diri sehingga sistem informasi KPU tetap dalam kondisi aman dan baik.

“Semua sistem informasi maupun website KPU dilengkapi firewall yang memadai” tutur Idham.

Dia meragukan informasi yang beredar bahwa website KPU dibobol, karena memang data DPT bisa diakses peserta pemilu. Tetapi data yang tampil tidak secara utuh, yakni tidak menampilkan NIK secara lengkap.

204 Juta Data DPT Diduga Bocor, KPU Klaim Situsnya Tidak Mudah Dibobol

Dana Nasabah BRI Milik Seorang Petani di Buleleng Senilai Rp248 Juta Raib

BSSN: YouTube DPR RI Sudah Pulih, tapi Belum Seluruhnya

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mendalami kasus peretasan akun YouTube DPR RI yang menampilkan judi online. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa saat ini akun YouTube DPR RI sudah pulih, tapi ditangguhkan untuk beberapa waktu.

"Akun official YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan," jelas Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangan pers, Kamis 7 September 2023. 

Saat ini akun YouTube DPR RI masih ditangguhkan oleh Tim Media DPR RI. Meski demikian, BSSN memastikan bahwa akun tersebut sudah dipulihkan dan siap untuk digunakan kembali.

Akun media sosial DPR RI bisa digunakan usai DPR RI dan BSSN melakukan komunikasi dengan pihak Google Indonesia. Saat ini penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk menjamin keamanan akun tersebut.

Berdasarkan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh BSSN, akun tersebut digunakan di beberapa perangkat yang sudah disusupi malware sehingga mudah untuk diretas. BSSN meminta pengawasan akun diperketat, termasuk dalam penggunaan akun yang terhubung di beberapa perangkat.

Sebelumnya, akun YouTube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'.

Polri Gandeng BSSN & Kominfo untuk Selidiki Peretasan YouTube DPR

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangani akun YouTube DPR yang diretas situs judi online. Kini akun tersebut sudah berhasil diselamatkan dan kini dalam tahap pemulihan.
 
Untuk mengetahui pelaku dan motif peretasan akun YouTube DPR, Bareskrim menggandeng sejumlah pihak di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Direktorat Tindak Pidana Siber turun tangan melakukan penyelidikan peretasan ini.
 
“Dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Bareskrim Polri) sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Dari BSSN dan juga Kominfo,” jelas Ahmad Ramadhan dalam keterangannya.

Pengamat: Akun YouTube DPR Diretas Karena Lemahnya Proteksi Akun

Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya menilai dengan diretasnya akun YouTube resmi milik DPR RI membuktikan bahwa perlindungan akun lembaga legislatif pusat itu masih lemah.

"Tolonglah pengelola akun menyadari bahwa Anda mengelola akun yang verified," ungkap Alfons Tanujaya dalam program Metro Siang, Rabu 6 September 2023.

Alfons menduga akun tersebut dikelola oleh tim yang terdiri dari beberapa orang. Sehingga hanya mengandalkan username dan password saja, tidak mengaktifkan two factor authentication.  Padahal jika akun tersebut dilindungi dengan baik, Alfons menilai akun tersebut bakal sulit diretas.

"Orang yang mengelola akun ini harusnya sadar bahwa pengamanan dengan password ini dengan mudah dijebol. Bisa ditebak, diretas, pakai key logger, banyak cara untuk melakukan peretasan," jelas Alfons.

"Satu-satunya pengamanan terbaik itu adalah one time password (OTP), aktifkan perlindungan OTP-nya," lanjutnya.

Two factor authentication merupakan sebuah fitur keamanan akun online di mana pengguna diminta melakukan verifikasi identitas sebanyak dua kali.

Sebelumnya akun YouTube resmi DPR RI diretas. Hingga saat ini aku YouTube DPR RI menampilkan video-video yang mempromosikan judi online. Bahkan saat diakses, akun YouTube tersebut menampilkan live judi online dengan berbagai komentar di kolomnya.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyatakan ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan memposting video judi online. 

Indra juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia dan Amerika Serikat agar video-video tersebut ditake down. Sekjen DPR juga telah melaporkan hal ini kepada pihak Bareskrim Polri.

Menkominfo Keluarkan Imbauan Sikapi Peretasan Akun Youtube DPR

Akun Youtube DPR RI Diretas, Tampilkan Live Judi Online

Akun Youtube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan YouTube DPR dihack. Indra mengatakan ada pihak lain yang masuk ke akun DPR RI.

"Kami menduga kejadiannya tengah malam. Karena, tadi pagi jam 05.00 baru kami ketahui ada diretas Youtube kami (DPR RI)," jelas Indra kepada Metro TV, Rabu, 6 September 2023. 

Pihak DPR RI juga saat ini berkoordinasi dengan pihak Google Amerika untuk segera meminta takedown video live judi online yang ditampilkan. DPR RI juga meminta Google Indonesia untuk mengklarifikasi. 

Indra juga akan mengonfirmasi dan evaluasi para pegawai DPR yang memegang akun Youtube DPR RI. 

"Bisa saja ini diretas karena beberapa akun kita yang digunakan oleh petugas-petugas kami, itu mungkin dari laptop atau dari handphone digunakan atau ditinggal dan dibaca oleh pihak-pihak lain," jelas Indra.

Saat ini, DPR sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan BSSN untuk menyelidiki kasus peretasan tersebut. 

Akun YouTube Diretas, DPR Lapor Google dan Bareskrim

Seoul Tuduh Hacker Korea Utara Berusaha Retas Latihan AS-Korsel

Email Pegawai Kemenlu AS dan Politikus Republik Diduga Diretas Hacker Tiongkok

Polisi Tangkap Pelaku Pemerasan Modus Retas Akun Instagram

Retas dan Peras Petinggi KOI, 2 Pemuda di Sulsel Ditangkap

Peretas Ponsel Kapolda Jateng Ditangkap

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menangkap pelaku peretasan telepon seluler atau ponsel Kapolda Jawa Tengah. Dari empat orang pelaku yang ditangkap, dua di antaranya adalah bapak dan anak yang ditangkap di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Soebagio mengungkap pelaku peretasan ini termasuk ke dalam jaringan nasional. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan nanti, statusnya bisa berubah menjadi jaringan internasional. 

"Dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami bisa menganalisa dan bisa menghitung bahwa omzet para pelaku ini ternyata sangat wah sekali, kami bisa hitung dalam satu bulan dia bisa mendapatkan hasil 200 juta," kata Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Soebagio, Semarang, Selasa, 8 Agustus 2023. 

Dua tersangka IW dan RJ adalah bapak dan anak yang ditangkap di Kayu Ara, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bersama dengan barang bukti tiga unit ponsel dan satu unit modem wi-fi. Sementara itu, dua tersangka lain ditangkap di Garut dan Jember.

Modus yang dilakukan pelaku menyebarkan perangkat lunak malware atau file APK secara acak di berbagai nomor WhatsApp sejak awal 2023. Melalui nomor WhatsApp yang berhasil diretas, pelaku memonitor kegiatan digital gawai si pemilik, seperti notifikasi OTP, login WhatsApp, hingga notifikasi OTP login e-wallet.

Diketahui, ponsel aduan Polda Jawa Tengah yang dipegang langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi juga menjadi salah satu yang diretas.

Polri Tangkap 2 WNI Peretas Kredit Warga Jepang

Bareskrim Polri menangkap dua warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus peretasan kartu kredit warga negara Jepang. Mereka melakukan peretasan untuk melakukan pembayaran elektronik di beberapa market place di Jepang.

Keduanya berinisial SB dan DK. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan SB berperan sebagai pengawas perangkat di Jepang. Lalu DK, sebagai otak dari peretasan yang mengontrol SB dari Indonesia.

Kedua tersangka membeli akses peretasan di 16shop. Keduanya membeli akses sekitar Rp700 ribu.

SB dan DK diketahui merupakan rekan sesama Disc Jockey (DJ) di Bali. Keduanya mengatur strategi untuk melakukan tindak pidana ini.

Adi Vivid menyebut bahwa pihaknya bekerja sama dengan Atase Kepolisian Jepang dalam mengugkap kasus ini. Keterlibatan SB terendus lantaran kerap memberi barang elektronik dengan kartu kredit yang diretas, lalu menjualnya ke warga negara Jepang.

"SB ini membeli beberapa barang elektronik ada yang diambil di pos ada yang di alamatkan ke alamat SB di Jepang. Alamat tersebut bisa diidentifikasi oleh kepolisian jepang, kemudian ditangkap dan dikembangkan sehingga kami bisa mengamankan saudara DK," kata Adi Vivid, Selasa, 8 Agustus 2023.

Tercatat ada 8 korban warga negara Jepang yang melapor. Kerugian ditaksir mencapai Rp1,6 miliar.

"Kerugian mencapai Rp 1,6 miliar," kata Adi Vivid.

Kedua tersangka telah ditahan. SB ditahan di Jepang karena ditangkap Kepolisian Jepang, sedangkan DK ditangkap Bareskrim Polri dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Tersangka DK dijerat Pasal 46 ayat 1, 2, 3 jo Pasal 30 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait akses ilegal. Dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp800 juta.

Lalu, Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait modifikasi informasi dan dokumen elektronik. Dengan ancaman paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kemudian, Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi data seolah-olah autentik. Dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp12 miliar. Terakhir, Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan atau denda Rp900. 

Meretas Kartu Kredit di Jepang, 2 WNI Ditangkap

4 Orang jadi Tersangka usai Retas Gawai Kapolda Jateng

Email Dubes AS Dilaporkan Diretas Hacker dari Tiongkok

Dugaan Kebocoran Data di Breacgforums, Kemendagri: Tidak Sama dengan Data Dukcapil

Running Text Puskesmas Kendal Diretas Bertuliskan 'Yang Sakit Mati'

Papan LED teks berjalan (running text) Puskesmas Kendal di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur diduga diretas oknum yang tidak bertanggung jawab. Tulisan berubah menjadi "Sing Loro Bongko" atau yang sakit mati.

Kejadian ini direkam video amatir milik warga yang viral di media sosial Facebook. Terlihat dalam rekaman video itu ada yang janggal dalam teks berjalan di papan LED Puskesmas Kendal. 
 
Seharusnya teks berjalan bertuliskan selamat datang di Puskesmas Kendal. Namun, berubah menjadi Sing Loro Bongko atau dalam Bahasa Indonesia berarti sakit mati. Tulisan tersebut muncul pertama kali, Jumat dini hari, (23/6/2023) pukul 00.00 WIB.

Kepala Puskesmas Kecamatan Kendal, Retno Dewi Sulistiorini membenarkan adanya peretasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

"Pada saat kejadian terdapat banyak pengunjung yang berada di sekitar puskesmas, " ujarnya.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak Puskesmas langsung mematikan running text serta mengamankan bukti kamera CCTV dan melakukan perbaikan.

Kasus ini sudah ditanggani  pihak Polsek Kecamatan Kendal. Sementara running text sudah diperbaiki oleh teknisi dan kembali seperti semula.

Papan LED Puskesmas di Ngawi Diretas Bertuliskan 'Yang Sakit Mati'

Peretas Korut Diduga Terlibat Pencurian Kripto Senilai Rp520 Miliar