Pakar Brunei Dorong ASEAN Perkuat Mekanisme Hadapi Kejahatan Siber

Jakarta: Serangan siber kini bukan hanya ancaman bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi individu. Dalam ASEAN for the Peoples Conference (AFPC) 2025 di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025, Cyber Security Officer dari Cyber Security Brunei sekaligus FPCI Women in Foreign Policy Fellow, Zara Laila Cheong, menegaskan bahwa satu jam pertama setelah seseorang menjadi korban penipuan atau peretasan daring merupakan momen paling krusial.

Menurut Zara, langkah awal yang harus dilakukan adalah containment atau menahan dampak serangan agar tidak menyebar lebih jauh.

“Saat email diretas, segera ubah kata sandi. Jika akun media sosial diambil alih, perhatikan pesan masuk yang memberi tahu bahwa kata sandi Anda telah diganti. Tapi hati-hati, pastikan dulu tautan yang dikirim benar-benar aman sebelum diklik,” jelasnya.

Zara juga menekankan pentingnya melapor dan mencari bantuan resmi. Ia mengingatkan bahwa setiap negara ASEAN memiliki Cybersecurity Emergency Response Team (CERT), termasuk Indonesia melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure and Coordination Center (ID-SIRTII/CC).

“Banyak orang belum tahu lembaga ini. Padahal, mereka bisa memberikan panduan sesuai prosedur masing-masing negara, termasuk langkah koordinasi dengan pihak bank jika uang sudah dicuri,” ujarnya.

Mencontoh negaranya, Brunei Darussalam, Zara mengatakan bahwa sistem keamanan siber di sana banyak belajar dari Singapura, baik dalam pelatihan maupun prosedur darurat.

“Di Singapura, kampanye kesadaran publik sangat aktif. Mereka bahkan berbicara di radio tentang bahaya penipuan online, dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” tambahnya.

Namun, Zara menyoroti tantangan besar di kawasan ASEAN, yakni minimnya mekanisme lintas negara dalam menangani kejahatan siber yang bersifat transnasional.

“Kami di Brunei sering mendapat serangan dari Indonesia. Banyak peretas dari Indonesia menargetkan Singapura dan Brunei. Saat ini belum ada prosedur jelas untuk menangani kasus lintas negara seperti ini,” katanya.

Menurutnya, pendidikan masyarakat dan berbagi pengetahuan tentang keamanan digital harus ditingkatkan, terutama bagi generasi tua yang kerap merasa lebih paham teknologi namun justru menjadi sasaran empuk penipuan daring.

“Kita punya tanggung jawab untuk memastikan orang lain tahu apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban. Karena kejahatan siber tidak mengenal batas negara,” pungkas Zara.

Baca juga:  Eks Menlu RI: Sentralitas ASEAN Sejati Terletak pada Rakyat, Bukan Geopolitik