Eks Menlu RI: Sentralitas ASEAN Sejati Terletak pada Rakyat, Bukan Geopolitik

Jakarta: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Marty Natalegawa, menegaskan perlunya ASEAN memperkuat kedekatan dengan rakyatnya agar tidak terjebak dalam pencapaian diplomatik yang bersifat simbolik. Hal itu ia sampaikan dalam sesi “Past, Present, and Future: Building ASEAN from the Ground-Up” pada ASEAN for the Peoples Conference (AFPC) 2025, di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Marty menyoroti perbedaan mencolok antara Asia Tenggara dan kawasan lain seperti Asia Timur Laut. Ia menilai, meski Asia Timur Laut memiliki kekayaan dan pertumbuhan pesat, kawasan itu tetap dibayangi ketegangan karena tidak memiliki proses kerja sama regional yang solid. 

Sebaliknya, Asia Tenggara berhasil menjaga stabilitas melalui ASEAN meski, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa manfaat organisasi itu benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Kita sering berbicara tentang pentingnya dimensi rakyat dalam ASEAN, dan memang dalam pernyataan resmi hal itu sering diakui. Namun, saya merasa masih ada ruang untuk memperkuat rasa kepemilikan dan partisipasi rakyat ASEAN dalam proyek ini,” ujarnya.

Marty menilai konsep “sentralitas ASEAN” selama ini terlalu sering diartikan secara geopolitik yakni bagaimana ASEAN mampu menavigasi tarik-menarik kekuatan besar dunia. Padahal, kata dia, esensi sentralitas sejati justru terletak pada relevansi ASEAN terhadap rakyatnya sendiri.

“Sentralitas sejati ASEAN adalah sejauh mana keberadaannya berdampak pada kehidupan sehari-hari warganya,” jelasnya. “Bukan hanya tentang posisi ASEAN di peta geopolitik, tapi tentang makna nyata bagi masyarakat di lapangan.”

Ia juga mempertanyakan sejauh mana mekanisme, institusi, dan tata kelola ASEAN telah cukup terbuka dan demokratis untuk memungkinkan partisipasi publik. Menurutnya, isu partisipasi rakyat bukan sekadar bisa diwujudkan lewat deklarasi atau dokumen resmi, melainkan harus tumbuh lewat proses yang panjang dan komitmen berkelanjutan dari semua negara anggota.

“Partisipasi masyarakat tidak bisa dilahirkan hanya dengan mengesahkan dokumen atau visi baru,” ujar Marty. “Ini adalah proses yang harus dirawat, agar ASEAN benar-benar menjadi komunitas yang berpusat pada rakyatnya.”

Ia menegaskan, konferensi seperti AFPC 2025 menjadi penting karena dapat mengidentifikasi area di mana ASEAN bisa meningkatkan keterlibatan rakyat, baik melalui dialog, pendidikan, maupun kebijakan publik.

“Kita telah mencapai banyak hal, tetapi kini saatnya memberi fokus lebih besar pada keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses ASEAN,” pungkasnya.

Dengan pesan itu, Marty mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan hanya di diplomasi antarpemerintah, melainkan pada rasa memiliki dan kebersamaan di antara masyarakatnya agar organisasi ini tetap relevan dan “fit for purpose” menghadapi tantangan masa depan.

Baca juga:  Optimisme di Tengah Krisis, ASEAN Didorong Mengakui Kelemahan dan Berbenah