24 January 2024 10:10
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan program redistribusi tanah sudah berjalan sejak 1961. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga dinilai semakin mengakselerasi penerbitan sertifikat redistribusi tanah.
Hal ini disampaikan Hadi Tjahjanto menanggapi keterangan calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD saat debat yang menyebut bahwa belum ada satupun sertifikat untuk redistribusi tanah.
“Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,” kata Hadi
Redistribusi tanah kemudian dilanjutkan Presiden Joko Widodo dari 2015 sampai 2023. Sudah ada 2,96 juta bidang tanah yang disertifikatkan dalam waktu 8 tahun atau 424.000 bidang sertifikat yang dikeluarkan tiap tahunnya.
Menurut Hadi, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidaklah relevan. "Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima," ujar mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu.
Sebelumnya dalam debat keempat cawapres, Mahfud MD sempat mempertanyakan ketimpangan penguasaan tanah yang hanya dikuasai segelintir oknum dan hanya sedikit lahan yang bisa dimiliki oleh warga.
"Baru ada pemberian hak dengan sertifikasi atau legalisasi, yang lain belum ada redistribusinya," ujar Mahfud, dalam debat Cawapres 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu 21 Januari 2024.