KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) sejatinya bisa dicegah atau diminimalkan. Karhutla bukan semata-mata akibat El Nino, melainkan juga ulah manusia yang gagal memadamkan nafsu meraup keuntungan.
Bagi orang-orang rakus dan korporasi culas, hutan bukan rahim kehidupan, melainkan komoditas yang mesti diperah. Membiarkan hutan tetap perawan dianggap sama dengan membuang peluang meraup rupiah.
Besarnya ancaman terlihat dari data
Kementerian Kehutanan. Sepanjang Januari-Juni 2026, lebih dari 107.000 hektare areal terbakar, melonjak 366% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Hingga Juli, luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 202.004 hektare, 57% di kawasan hutan dan 43% di area penggunaan lain.
Dampaknya menyentuh jutaan manusia. Laporan Kementerian Kesehatan per 27 Agustus menyebut 10,6 juta penduduk di tujuh provinsi terdampak. Lebih dari 13 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut dilaporkan dari 63 kabupaten/kota.
Kerugian ekonomi dan biaya kesehatan sepanjang Januari-Agustus diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga lebih dari Rp120 triliun. Namun, kerugian karhutla tidak berhenti pada rupiah. Habitat musnah, satwa kehilangan rumah dan sumber makanan, sementara pohon yang tumbuh puluhan tahun lenyap dalam hitungan jam. Ekosistem membutuhkan waktu panjang untuk pulih.
Dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan telah lama terdengar. Presiden Prabowo Subianto pun berulang kali memerintahkan aparat menindak tegas pelakunya.
Dalam rapat terbatas, Senin (7/9), Presiden menyoroti lahan yang dalam waktu singkat setelah terbakar berubah menjadi perkebunan. Ia meminta Polri mengusut apakah kebakaran disengaja dan mengungkap korporasi yang terbukti terlibat.
Presiden juga memerintahkan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan mendalami dugaan tersebut. Perintah itu tidak boleh berhenti sebagai gertakan.
Kita mendukung keseriusan negara memburu pelaku karhutla. Penegakan hukum harus menyasar siapa pun tanpa pandang bulu. Bagi korporasi yang terbukti sengaja membakar hutan, hukuman tidak cukup berhenti pada pidana dan denda. Cabut seluruh perizinan mereka, termasuk hak guna usaha.
Hutan tidak boleh terus menjadi ladang keuntungan bagi mereka yang rakus. Negara harus membuktikan bahwa membakar hutan berarti membakar masa depan sendiri.
Streaming