Jakarta: Presiden Prabowo Subianto terus memantau dan meninjau langsung penanganan bencana di Sumatra yang telah berlangsung selama tiga pekan terakhir. Hingga 18 Desember 2025, Presiden tercatat empat kali mengunjungi wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan percepatan bantuan, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan infrastruktur vital.
Kunjungan pertama dilakukan pada 1 Desember 2025 ke Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, dilanjutkan ke Aceh Tenggara dan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seluruh kunjungan dilakukan menggunakan helikopter karena akses darat yang masih terbatas akibat dampak bencana.
Pada 7 Desember 2025, Presiden kembali ke Aceh dengan meninjau Kabupaten Bireuen. Selanjutnya, pada 12 Desember 2025, Prabowo menyambangi Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tamiang sesaat setelah menyelesaikan kunjungan luar negeri. Fokus kunjungan diarahkan ke wilayah yang masih terisolasi dan minim bantuan.
Kunjungan terbaru dilakukan pada 18 Desember 2025 di Sumatera Barat. Presiden meninjau kondisi pengungsian dan rencana pembangunan
hunian sementara (huntara) di Kabupaten Agam. Huntara direncanakan dibangun di tiga titik, yakni Kecamatan Palembayan, Lapangan Bola SDN 05 Kayu Pasak, dan Nagari Salareh Aia Timur. Total lahan yang disiapkan mencapai 5.600 meter persegi dengan 117 unit hunian, masing-masing berukuran sekitar 33 meter persegi dan ditargetkan dapat dihuni pada awal 2026.
Pemerintah menyatakan pembangunan hunian sementara akan dilakukan secara paralel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan penyesuaian jumlah berdasarkan asesmen kebutuhan di tiap daerah. Aceh disebut menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara paling besar.
Selain hunian, Presiden juga meninjau
pembangunan infrastruktur penting, termasuk Jembatan Bailey di Padang Pariaman dan perbaikan jalan nasional di Lembah Anai, Tanah Datar. Pemerintah menargetkan sekitar 35 jembatan Bailey dibangun di wilayah terdampak guna memulihkan akses transportasi dan distribusi logistik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan. Pemerintah akan menertibkan kawasan hutan, izin pertambangan, serta aktivitas usaha di bantaran sungai yang dinilai berkontribusi terhadap risiko bencana. Presiden menegaskan sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti merusak lingkungan.
Hingga kini, pemerintah masih memprioritaskan percepatan bantuan dasar bagi
warga terdampak, termasuk akses listrik, air bersih, dan jalur transportasi. Kunjungan langsung Presiden diharapkan mempercepat pemulihan dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara menyeluruh.
Streaming