Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Bambang menilai, paparan Presiden selama 22 bulan masa kepemimpinan menunjukkan arah kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat lapisan bawah.
"Presiden secara utuh merangkum capaian pemerintah yang selama ini mungkin didiskreditkan di media sosial. Terjawab jelas bahwa langkah Presiden mengutamakan warga tidak mampu, seperti melalui program Sekolah Rakyat," ujar Bambang dalam tayangan Live Event Metro TV, Jumat, 14 Agustus 2026.
Terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, Bambang menggarisbawahi pesan Presiden bahwa angka tersebut bukanlah patokan utama. Menurutnya, rujukan terpenting pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan riil bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar mengejar statistik.
"Ketika Presiden menyampaikan pertumbuhan tidak menjadi satu patokan utama, tapi pertumbuhan tetap menjadi rujukan, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Bambang.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah efisiensi besar-besaran di tubuh BUMN. Bambang menyebutkan bahwa pemerintah telah berani menutup ribuan unit
BUMN yang tidak efektif dan membebani keuangan negara. Selain itu, penghapusan sistem tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang sebelumnya diberikan tanpa melihat kondisi untung-rugi perusahaan telah berjalan selama satu tahun terakhir.
"Ada ribuan BUMN yang sangat membebani pembiayaan keuangan negara kan, yang tidak efektif. Bahkan dulu setiap BUMN itu ada tantiem kan. Tantiem itu sudah dihapus, sudah hampir satu tahun ya tantiem itu dihapus. Tantiem itu diberikan kepada seluruh pengurus BUMN, direksi maupun komisaris tanpa mempedulikan BUMN itu untung atau rugi. Nah itu sudah dihapuskan," ucap Bambang.
Selain itu, Bambang juga menjelaskan peran vital
Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam mengamankan devisa negara. Ia menyebut DSI berfungsi sebagai pengontrol ekosistem ekspor-impor untuk mencegah praktik under-invoicing dan under-pricing, terutama pada komoditas unggulan seperti sawit.
"Bahwa DSI tidak mengganggu sistem ekspor-impor kita kan tapi hanya ada proses yang memagari lah atau yang mengontrol berapa barang keluar dari Indonesia, berapa harga yang keluar di Indonesia, dan berapa yang masuk ke Indonesia," tambahnya.
Bambang menegaskan bahwa kepastian
regulasi yang disampaikan Presiden akan memberikan ketenangan bagi ekosistem usaha, sekaligus menjamin keberlangsungan pembangunan menuju Generasi Emas 2045.
Streaming