11 November 2026 15:30
Jakarta: Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama perwakilan fraksi untuk menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan rapat tersebut digelar dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat dari anggota DPR.
"Dalam rangka menerima usulan penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota," kata Saan dikutip dari siaran YouTube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Rapat berlangsung terbuka dan diawali dengan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. Sejumlah pimpinan DPR dan perwakilan fraksi hadir dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi VIII DPR RI tersebut.
Jurnalis Metro TV Andre Septian melaporkan, usulan HMP tersebut telah mendapat dukungan lebih dari 200 anggota DPR lintas fraksi. Berdasarkan rekapitulasi sementara hingga pukul 13.30 WIB, PDIP tercatat mengajukan 101 anggota, NasDem 69 anggota, PKB 37 anggota, Golkar 15 anggota, PKS 12 anggota, Demokrat 10 anggota, dan PAN empat anggota.
"Sehingga jika kita bisa lihat bagaimana dinamika yang terjadi saat ini di Komisi VIII, ini sudah dihadiri oleh lebih dari dua fraksi dan usulan hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran ini sudah ditandatangani lebih dari 200 orang," ujar Andre dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu 11 November 2026.
Meski jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal, proses pengajuan HMP masih harus melalui sejumlah tahapan. Andre menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu menelaah kelengkapan dokumen dan persyaratan usulan yang disampaikan anggota lintas fraksi.
Baca Juga :
Selanjutnya, apabila memenuhi persyaratan dan disetujui dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Dalam tahapan itu, DPR akan membahas tindak lanjut usulan HMP, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus).
Andre juga menyebut informasi awal mengenai rencana Sugeng Suparwoto dari Fraksi NasDem untuk menjadi Ketua Pansus HMP. Namun, penetapan pimpinan pansus masih menunggu tahapan pembahasan dan keputusan DPR.
“Ketua Pansus Hak Menyatakan Pendapat ini rencananya dari Fraksi Partai NasDem, yaitu Bapak Sugeng Suparwoto. Namun sebelum penetapan ketua, tentu ada tahapan-tahapan lanjutan yang harus dilalui sebelum DPR RI resmi membentuk tim pansus,” kata Andre.
Pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Meski demikian, penyerahan usulan HMP kepada pimpinan DPR belum berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Usulan tersebut masih harus melewati mekanisme konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan.